Kim Jon Un ke Rusia Temui Putin Gunakan Kereta Lapis Baja, AS: Korea Utara akan Menanggung Akibatnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jon Un telah berangkat menuju Rusia menggunakan kereta lapis baja untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan keduanya diperkirakan akan diadakan di kota pelabuhan Kota Vladivostok. Putin sendiri sudah tiba di sana pada Selasa (12/9/2023).

Media Korea Utara melaporkan kereta yang ditumpangi Kim Jong Un berangkat dari Pyongyang menuju Moskow melalui perbatasan timur laut Korea Utara.

Negara-negara Barat pun was-was bila Kim Jong Un sepakat memasok senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina, dikutip The Guardian.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengaku Putin menjadi tuan rumah jamuan makan siang kenegaraan untuk Kim Jong Un.

Peskov menjelaskan, Kim Jong Un dan Vladimir Putin akan membahas soal hubungan bilateral.

“Kami berupaya membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Korea Utara," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Sementara itu, laporan kantor berita Korea Utara, KCNA, hanya mengatakan bahwa kedua pemimpin akan bertemu dan berbincang, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.

Sejak pandemi Covid-19, ini merupakan perjalanan pertama Kim Jong Un ke luar negeri.

Korea Utara Berencana Pasok Senjata ke Rusia

Sebelumnya, pekan lalu Gedung Putih mengatakan bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang menunjukkan Rusia ingin membeli peluru artileri tambahan dari Korea Utara untuk menopang basis industri pertahanannya.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, mengatakan kepada wartawan bahwa akan ada akibat dari pemasokan senjata tersebut.

"Korea Utara “akan menanggung akibatnya” karena memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina,"tegas Jake Sullivan. 

Korea Utara sebelumnya dituduh oleh AS menjual peluru artileri kepada kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner, lapor Yonhap.

AS, Inggris, Korea Selatan dan Jepang mengatakan kesepakatan senjata apa pun antara Korea Utara dan Rusia akan melanggar resolusi dewan keamanan PBB.
​​
Diketahui, Kim dan Putin, yang pertama kali bertemu pada tahun 2019, lapor Ap News.

Elon Musk Dituduh Khianati Ukraina

Di sisi lain, miliarder teknologi Amerika Serikat, Elon Musk, menanggapi kritik atas berita dirinya yang "mengkhianati" Ukraina karena mematikan terminal Starlink.

Matinya terminal Starlink tersebut menggagalkan serangan Ukraina terhadap armada angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sevastopol, Krimea, pada 2022.

Elon Musk mengatakan, dia adalah warga negara Amerika dan tidak berkewajiban berperang untuk Ukraina.

“Saya adalah warga negara Amerika Serikat dan hanya memiliki paspor itu,” kata Elon Musk dalam sebuah postingan di platform media sosial X (dulu Twitter), Senin (11/9/2023).

“Apa pun yang terjadi, saya akan berjuang dan mati di Amerika,”ujarnya.

Elon Musk menambahkan, "Mengingat Kongres AS belum menyatakan perang terhadap Rusia, jika ada yang berkhianat, merekalah yang menyebut saya seperti itu. Tolong beritahu mereka dengan jelas.”

Ukraina Kritik Elon Musk

Sebelumnya, dalam buku biografi terbaru Elon Musk menyebut keputusannya pada tahun lalu untuk mencegah jaringan satelit Starlink miliknya digunakan untuk memandu drone angkatan laut Ukraina dalam serangan terhadap Armada Laut Hitam Rusia di pantai Krimea.

Ketika berita penolakan Elon Musk terungkap minggu lalu, media AS menyatakan dia telah berkhianat.

Penasihat Presiden Ukraina, Mikhail Podoliak, menuduhnya “melakukan dan mendorong kejahatan.”

Sistem komunikasi berbasis satelit Starlink, yang dioperasikan oleh perusahaan milik Elon Musk, SpaceX, telah dikerahkan di Ukraina tidak lama setelah negara itu diinvasi oleh Rusia pada Februari 2022.

Jaringan tersebut, yang membantu semakin banyak tentara berteknologi tinggi untuk beroperasi di wilayah di mana sarana komunikasi lain tidak berfungsi, merupakan alat medan perang utama bagi Ukraina.

Elon Musk Tolak "Terlibat Perang"

Sementara itu, Elon Musk menyatakan keprihatinannya atas jaringannya yang digunakan untuk tujuan ofensif dan berpotensi berperan dalam memicu konflik yang lebih luas.

Sehingga, dia menolak permintaan Ukraina untuk memperluas cakupan Starlink di negara itu hingga ke Sevastopol.

“Ada permintaan darurat dari otoritas pemerintah (Ukraina-red) untuk mengaktifkan Starlink hingga Sevastopol. Tujuan yang jelas adalah untuk menenggelamkan sebagian besar armada Rusia yang sedang berlabuh,” kata Elon Musk di media sosial X, Kamis (7/9/2023).

“Jika saya menyetujui permintaan mereka, maka SpaceX akan secara eksplisit terlibat dalam tindakan besar perang dan eskalasi konflik,” tambahnya.

Pembawa acara CNN Internasional, Jake Tapper, berargumen pada Minggu (10/9/2023), Elon Musk telah “secara efektif menyabotase” sekutu Amerika.

Dia bertanya kepada Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, apakah miliarder itu harus menghadapi “dampak?”

Antony Blinken menolak untuk mengutuk Elon Musk dan menunjukkan Starlink telah menjadi alat penting bagi pertahanan Ukraina.

Cegah Perang Lebih Besar

Sebelumnya, dalam postingannya, Musk mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain menolak permintaan darurat dari Ukraina untuk mengaktifkan Starlink sampai ke Sevastopol.

Elon Musk beralasan pengaktifan jaringan Starlink di Ukraina berpotensi memicu perang yang lebih besar antara Kiev dan Moskow. "Ada permintaan darurat dari otoritas pemerintah untuk mengaktifkan Starlink sampai ke Sevastopol. Tujuan yang jelas adalah untuk menenggelamkan sebagian besar armada Rusia yang berlabuh," ujar postingan Musk.

Pada Februari 2022 Elon Musk sempat mengerahkan sistem komunikasi berbasis satelit Starlink dengan tujuan untuk memulihkan jaringan internet ibukota Kiev yang hancur akibat dihantam rudal Rusia dalam serangan invasi. Namun jaringan tersebut dimanfaatkan tentara Ukraina untuk menjalankan sejumlah peralatan perang berteknologi tinggi.

Bahkan sejumlah pihak menyebut satelit Starlink dimanfaatkan Ukraina untuk melumpuhkan armada Rusia di Laut Hitam yang berbasis di Sevastopol, sebuah pelabuhan strategis di Krimea, yang diduduki dan diklaim Moskow untuk dianeksasi pada tahun 2014.

Spekulasi ini diperkuat dengan adanya insiden terdamparnya drone kapal selam Ukraina yang membawa bahan peledak di dekat laut Krimea.

Melansir dari Reuters kapal selam ini awalnya mendekati kapal perang Rusia yang terparkir di Laut Hitam Sevastopol, namun usai Elon Musk mencabut layanan internetnya mereka kehilangan konektivitas dan terdampar di lautan.

Merespon tindakan Elon Musk, Mykhailo Podolyak, seorang pembantu senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melontarkan kecaman keras kepada miliarder kondang asal AS itu.

“Dengan tidak mengizinkan drone Ukraina menghancurkan sebagian armada militer Rusia melalui campur tangan #Starlink, @elonmusk mengizinkan armada ini menembakkan rudal Kalibr ke kota-kota Ukraina. Akibatnya, warga sipil, anak-anak terbunuh,” tulis Podolyak di X.

Musk Merugi Miliaran Dolar Akibat Starlink di Ukraina

Sebelum resmi dicabut, miliarder kondang Elon Musk sempat mengumumkan rencana untuk mengakhiri dukungan layanan internet Starlink kepada jutaan masyarakat Ukraina usia perusahaan SpaceX mengalami kerugian besar.

Musk mengungkap bahwa tiap bulannya perusahaan harus menggelontorkan dana sekitar 20 juta dolar AS hanya untuk mendanai Starlink di Ukraina. Alasan ini yang membuat pengeluaran Musk membengkak sehingga tak dapat lagi mendanai operasinya di Kiev.

Elon Musk sempat meminta pemerintah AS untuk ikut membayarkan tagihan Starlink sebesar 10 juta dolar AS per bulan. Starlink juga meminta Pentagon untuk mengambil alih pendanaan atas penggunaan Starlink Ukraina.

Namun Upaya tersebut tak mendapatkan respon baik dari pemerintah AS. Hingga akhirnya layanan internet gratis Starlink di Ukraina resmi dicabut pekan ini.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini sebagian diolah dari tayang Tribunnews.com