Meski Demokrat Dukung Prabowo Subianto, AHY Tak Berpeluang Jadi Cawapres, Kemungkinan Harap Menteri

TRIBUN-MEDAN.com - Demokrat bergabung mendukung Prabowo Subianto menjadi pembahasan hangat jelang Pilpres 2024. 

Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (17/9/2023) sore. 

Rapat tertutup itu disambut oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Banyak yang berspekulasi bahwa Demokrat bakal menyodorkan Ketua Umum AHY sebagai cawapres Prabowo. 

Meski begitu, pengamat menilai AHY tak berpeluang menjadi Cawapres Prabowo Subianto. 

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai meski Demokrat telah bergabung sebagai anggota baru KIM, AHY tetap tidak bisa memiliki peluang untuk menjadi cawapres Prabowo.

Ujang menilai kalkulasi politik dari KIM maupun Demokrat bukanlah menyandingkan AHY sebagai cawapres Prabowo, tetapi posisi lain seperti menteri jika memenangkan Pilpres 2024.

"Kalau saya sih melihat gabungnya Demokrat ke Prabowo, sulit untuk AHY menjadi cawapres-nya Prabowo. Tentu deal-nya, kalkulasinya itu (AHY) bukan cawapres tapi mungkin jabatan lain seperti menteri," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: CURHAT Pilu Orangtua Dihalangi Kepsek Periksa CCTV Lihat Pelaku yang Colok Mata Anaknya Sampai Buta

Baca juga: Agum Gumelar Hadir di Pertemuan SBY dan Prabowo, Padahal Sempat Gaungkan Kasus Penculikan 1998

Ujang menganggap KIM telah memiliki beberapa pilihan cawapres Prabowo seperti Menteri BUMN, Erick Thohir; Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming; Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; dan putri Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid, Yenny Wahid.

Lalu ketika ditanya alasan Demokrat bergabung ke KIM, Ujang menilai hanya ada satu alasan yaitu tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi.

Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Ya karena tidak ada pilihan, ke PDIP juga tidak mungkin karena hubungan SBY dengan Megawati belum islah, belum rekonsiliasi, maka pilihannya ya hanya ke Prabowo."

"Karena di Prabowo mungkin lebih nyaman dan bisa lebih bebas dalam berkampanye untuk memenangkan Pilpres dan Pileg seperti itu," ujarnya.

Namun, Ujang juga mengatakan ada faktor lain yang membuat Demokrat enggan untuk berkoalisi dengan PDIP yaitu bakal pudarnya citra partai berlambang mercy itu sebagai partai oposisi di kalangan kader sendiri maupun konstituen.

Hal itu, sambungnya, justru akan merugikan Partai Demokrat dalam raihan suara di Pemilu 2024, mendatang.

"Kalau Demokrat gabung ke PDIP, kalau gabung ke partai pemerintah kan tidak bagus di mata pendukung, konstituen, di mata rakyat, itu kan berbahaya juga bagi Demokrat," katanya.

Nama Cawapres Prabowo Ada di Kantong Jokowi

Sementara menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, nilai tawar AHY sebagai cawapres hanya kuat ketika Demokrat masih tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sehingga, ketika Demokrat sudah bergabung ke KIM, maka nilai tawar tersebut otomatis hilang.

"Bargaining AHY sebagai cawapres waktu itu kuat hanya ketika ada di koalisi perubahan, sementara koalisi PDIP maupun koalisi Gerindra (KIM), bargaining Partai Demomkrat sebagai cawapres nggak akan sekuat ketika waktu di Koalisi Perubahan," kata Pangi kepada Tribunnews.com, Minggu (17/9/2023).

Selain itu, Pangi mengatakan bahwa cawapres Prabowo ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, hal tersebut menjadi memperkecil peluang AHY menjadi cawapres Prabowo.

"Karena koalisi Prabowo nama cawapres ada di saku kantong Presiden Jokowi. Pertanyaannya apakah pernah ada nama AHY di kantong SBY?" tuturnya.

Di sisi lain, Pangi menilai bahwa bergabungnya Demokrat ke KIM hanyalah sebagai penambah kekuatan politik saja.

Hal tersebut lantaran pencalonan Prabowo sebagai capres tetap masih dapat dilakukan meski jika Demokrat tidak bergabung ke KIM.

"Selain memang Partai Demokrat hanya dianggap penambah kekuatan politik saja, tidak lagi persyaratan mutlak berlayar atau tidak berlayarnya koalisi Prabowo."

"Bagaimanapun koalisi Prabowo sudah bisa berlayar meskipun tanpa Partai Demokrat," pungkas Pangi.

(*/tribun-medan)