Anies Ditantang Buka Nama Konglomerat yang Ngaku Pajaknya Diperiksa usai Dukung Dirinya

TRIBUN-MEDAN.COM – Anies Baswedan ditantang buka nama konglomerat yang pajaknya diperiksa usai mendukung dirinya.

Seperti diketahui, bacapres Anies Baswedan baru-baru ini mengklaim bahwa banyak pengusaha atau konglomerat yang takut untuk mendukungnya.

Anies Baswedan juga menyebut bahwa sejumlah konglomerat itu diperiksa oleh pajak usai mendukungnya.

Hal ini memancing respon Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.

Dimana Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menantang Anies untuk membuka nama konglomerat yang pajaknya diperiksa untuk mendukung dirinya.

Yustinus juga membantah tudingan bacapres Anies Baswedan soal pemeriksaan pajak dilakukan dengan motif politis.

"Kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar,”

“Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.," tulis Prastowo melalui akun X (Twitter) pribadinya, Rabu (20/9/2023).

“Dengan demikian kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar,” katanya.

Baca juga: Stafsus Menkeu Skakmat Anies yang Ngaku Banyak Konglomerat Diperiksa Pajak Usai Dukung Dirinya

Baca juga: DEMOKRAT Buka-bukan Soal SBY Turun Gunung Demo Prabowo, Kenang Perjuangan Untuk Anies Baswedan

Ia juga mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/ informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji.

"Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik," ujarnya.

DJP, sambungnya, adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.

"Kami mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik - demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera," tukasnya.

Adapun sebelumnya Anies mengatakan para pengusaha tersebut takut lantaran terdapat sejumlah pengusaha yang diperiksa laporan pajaknya usai bertemu atau berinteraksi dengannya.

Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara dalam acara acara bertajuk 'Bacapres Bicara Gagasan' yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Mata Najwa, digelar di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (19/9/2023).

Diketahui tidak hanya Anies, dua Bacapres lain direncanakan juga hadir dalam acara tersebut, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Kami dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini, dan yang paling akan mahal ketika menjelang kampanye (yakni) produksi alat-alat peraga," kata Anies Baswedan.

Untung menanggulangi biaya yang mahal, Anies dan timnya mengerjakan sebuah solusi.

"Kami membuat konten, dan konten itu kami taruh di Cloud, kemudian kami izinkan siapa saja, (dapat) memproduksi kaos, memproduksi banner dan lainnya, dari konten yang kami buat."

Anies mengatakan dirinya bersama tim-nya itu tidak mencetak konten tersebut.

Namun mereka hanya menyiapkan konten kampanye, sehingga bisa kreasikan oleh pendukungnya, menjadi alat-alat peraga kampanye.

Baca juga: Momen Anies Baswedan Ngaku Sebagai Bacapres Paling Miskin di Depan Najwa Shihab,Padahal Harta Rp11 M

Baca juga: Annisa Pohan Pamer Kemesraan AHY-Prabowo setelah Sempat Dituding Nyindir Kepemimpinan Anies

"Dan kami minta kepada semua apabila Anda percaya dengan apa yang kami rencanakan akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik Indonesia ini karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian," lanjut Anies, mengutip YouTube Najwa Shihab.

Dan dari situlah Anies menceritakan banyak pengusaha dari kalangan menengah yang membantu dirinya.

"Yang mau membantu adalah perusahaan yang ukurannya menengah, yang besar-besar tidak berani mendekat semua," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Najwa Shihab pun melempar pertanyaan pada Anies terkait hal itu.

"Kenapa konglomerat tidak dekat dengan Anies Baswedan?"

Anies pun tersenyum mendengar pertanyaan dari Najwa, kemudian dirinya melempar pertanyaan itu ke pengunjung yang hadir.

"Tanyanya ke mereka kenapa tidak dekat," ujar Anies dan disambut riuh tawa pengunjung.

Anies mengatakan konglomerat tidak dekat dengannya karena takut.

Perusahaan yang dekat dengannya, lanjut Anies berujung pada pemeriksaan pajak dan lainnya.

"Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi dan bertemu dengan kami, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan-pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain."

"Ada contoh di Jawa Barat membantu, Jawa Tengah membantu, setelah selesai katanya random, 10 perusahaan miliknya diperiksa pajak," imbuhnya.

Anies menyebut padahal bantuan dari para pengusaha itu bukan semata-mata untuk membantu dirinya saja, namun membantu para relawan yang menyelenggarakan kegiatan di daerahnya masing-masing.

Mendengar hal itu, Najwa kembali bertanya pada Anies.

"Jadi Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang mau membantu pencalonan anda?" tanya Najwa.

"Ya laporannya seperti itu, saya tidak tahu yang memerintahkan siapa tapi fakta di lapangannya seperti itu," tukasnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter