Mentan SYL Sekaligus Kader NasDem Penanggung Jawab Food Estate, Kenapa Cak Imin Berani Kritik?

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Belum cukup, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

Selama 2 tahun berjalan, program ini dinilai DPR RI belum maksimal.

DPR RI pun membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengecek program food estate yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua. Hasilnya, DPR mengklaim program food estate bermasalah, bahkan ada yang gagal total.

"Ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,"ungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Senin (16/1/2023) lalu.

Politikus Partai NasDem: program jangka panjang

Di sisi lain, anggota DPR RI Irma Suryani Chaniago yang sekaligus politikus Partai NasDem, meyakini, program food estate merupakan program jangka panjang yamg saat ini terus berproses dan berkembang.

Sehingga, menurut Pengamat Pertanian ini, tudingan kegagalan dinilai sangat tidak relevan. "Tidak ada kegagalan dalam proyek food estate dikarenakan faktanya masyarakat merasakan dampaknya. Semua masyarakat di sekitarnya merasakan dampak positifnya," ujar Irma, lewat keterangan, Kamis (28/9/2023).

Irma mengatakan food estate adalah program jangka panjang yang digagas oleh pemerintah Jokowi-Ma’aruf Amin dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Meski begitu, hasil program food estate ini tidak bisa diharapkan instan karena lahan yang digarap adalah lahan ekstensifikasi dan intensifikasi yang berada di luar Pulau Jawa.

"Tentu hasil food estate ini tidak bisa diharapkan instan karena tanah yang dijadikan food estate harus diolah terlebih dahulu agar PH tanah sesuai dengan tanaman yang akan ditanam,"jelasnya.

Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan irigasi dan sarana prasarana produksi seperti jalan, sumur dam bengkel alsintan. Meski begitu, Irma berpendapat sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat dimana hampir semua daerah alami kekeringan el nino yang berdampak pada turunnya produksi.

"Kondisi ini tentu mengakibatkan produksi dalam negeri turun dan akibatnya harga beras naik. Sementara food estate masih berproses seperti cetak sawah baru yang harus disupport dengan irigasi," katanya.

Irma mengingatkan bahwa semua pihak harus melihat secara jelas bahwa di dalam program food estate ada tanaman hortikultura. Jadi tidak melulu beras yang menjadi cerita di permukaan publik.

"Food estate itu tidak melulu sawah untuk padi, tetapi juga untuk bawang dan palawija. Maka jika ingin food estate menghasilkan padi dan palawija yang sesuai target jangka panjang, pemerintah harus membuat irigasi yang modern,"jelasnya.

Baca juga: KASUS Korupsi BTS Kominfo: Edward Hutahean Ancam Buldozer Kemenkominfo Jika Tak Dikasih Rp124 Miliar

Kementan: sampai saat ini menunjukkan hasil yang baik dan dampak positif

Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim program Food Estate yang ditangani Kementerian Pertanian (Kementan) sampai saat ini menunjukkan hasil yang baik dan dampak positif.