RESPON Menohok Kubu Ganjar setelah Anies-Cak Imin Diduga Dapat Dukungan dari HRS dan PA 212

TRIBUN-MEDAN.COM - Pasangan bacapres-bacawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, bertemu Habib Rizieq Sihab (HRS) dan Tokoh 212, pada Rabu (27/9/2023) malam. Adapun pertemuan ini di saat pernikahan putri Habib Rizieq Sihab (HRS), Syarifah Fairuz Syihab dan Sayyid Muhammad Bagie Alathas.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan tidak ada urusan dengan Pilpres saat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut kehadiran mereka hanya memenuhi undangan Rizieq Shihab yang sedang mantu.

"Itu hanya memenuhi undangan akad nikah putri Habib Rizieq Syihab di Petamburan. Jadi tidak ada hubunganya dengan politik atau Pilpres. Mereka menghadiri undangan sekaligus menjadi saksi akad nikah," jelas Jazilul Fawaid seperti dilansir Kompas.com.

Kedatangan Anies-Gus Imin bersama Waketum DPP NasDem Ahmad Ali dan Waketum DPP PKB Jazilul Fawaid disambut antusias para habaib dan jamaah yang mengenakan pakaian putih-putih. Bahkan, Anies dipercaya menjadi saksi dari pihak perempuan. 

Sementara, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian menyatakan, kedatangan Anies-Gus Imin bersama petinggi partai Koalisi Perubahan untuk menghadiri dan menghormati undangan pihak penyelenggara. "Pak Anies kan orangnya sangat menghormati orang lain. Apalagi undangan. Semua didatangi karena Bapak menghormati dan tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Setiap Sabtu Minggu nyaris waktu Bapak diisi untuk menghadiri pernikahan warga," jelas Angga.

Hal yang sama disampaikan pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar. Dia mengatakan, Anies dan Cak Imin diundang untuk menjadi saksi pernikahan putri keenam Habib Rizieq bernama Fairuz Syihab dengan Muhammad Bagir Alatas. "Sekaligus Maulid Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam," imbuh Aziz.

Ia mengaku, tidak ada ucapan dukungan atau doa kepada Anies-Cak Imin yang menjurus pada Pilpres 2024 dalam acara itu. "Tidak ada sih tadi, justru (yang ada) doa dari tamu kepada mempelai," kata dia.

Sinyal dukungan dan masih terbuka untuk Capres-cawapres lain

Meski demikian, Aziz Yanuar menyatakan, diundangnya Anies Baswedan-Cak Imin itu juga bisa dikatakan menjadi sinyal dukungan dari HRS untuk pasangan dengan slogan AMIN tersebut. "Sinyal ke arah tersebut mungkin saja. Segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi," kata Aziz kepada Tribunnews, Kamis (28/9/2023).

Aziz menyebut, hal tersebut hanya sebatas sinyal, dan terbuka untuk siapapun yang memiliki komitmen untuk kesejahteraan rakyat. Terlebih kata Aziz, sejauh ini seluruh calon yang potensial belum resmi akan maju di Pilpres mendatang karena belum dibukanya pendaftaran oleh KPU RI. "Yang saat ini sudah deklarasi juga sangat mungkin berubah. Kan belum daftar resmi juga," ujar Aziz.

Diperlukannya komitmen besar untuk rakyat, karena menurut Aziz, HRS tidak ingin memberikan dukungan kepada calon yang salah. Dia mengibaratkan, jangan sampai mendukung seorang pemimpin bangsa layaknya membeli kucing dalam karung.

"Sinyal ke kriteria-kriteria (dukungan) secara garis besar seperti itu tapi tetap harus konkrit komitmen. Karena kita gak mau beli kucing dalam karung," kata dia.

"Harapannya yang memang berkomitmen untuk kemajuan bangsa. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang memang punya kemampuan sebagai pemimpin,"sambung dia.

Baca juga: Politikus NasDem Bantah Pernyataan Cak Imin yang Sebut Program Food Estate Gagal

Baca juga: Mentan SYL Sekaligus Kader NasDem Penanggung Jawab Food Estate, Kenapa Cak Imin Berani Kritik?

Respon kubu Ganjar

Sementara, kubu bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan tidak tertarik untuk mendapat dukungan dari 212 dan para tokohnya di antaranya Habib Rizieq Shihab (HRS). Hal itu diungkapkan Ketum Ganjarian Spartan Mohamad Guntur Romli yang juga politisi PDIP lewat cuitan di akun Twitter (X) nya, Kamis (28/9/2023).

"Kubu Ganjar tegas tidak tertarik dukungan 212, Kubu Prabowo kebingungan: kalau ditolak sayang2 tapi kalau diterima kayak gimana gitu. Kubu Anies lebih eksplisit butuh dukungan dan kini ditegaskan kedatangan Anies-Imin ke Rizik," tulis Romli.

Menurut Romli, kubu Anies dan Cak Imin mencoba peruntungan dengan kembali merapat ke HRS setelah berhasil di Pilkada DKI.

"Anies mencoba peruntungan dengan kembali merapat ke Rizik setelah berhasil di Pilkada DKI dengan memainkan politik identitas & isu SARA, tapi Prabowo mengulangi cara Anies untuk Pilpres 2019 gagal total,"sambung Romli.

Kemudian saat ini kata Romli, Anies dan Cak Imin kembali merapat untuk memainkan politik identitas.

"Sekarang untuk Pilpres 2024, Anies diikuti Imin merapat ke Rizik. Apa tujuannya? (1. Ini 'alarm' akn ada permainan politik identitas & isu SARA seperti di Pilkada DKI. (2. Ini cara Anies untuk terus menarik barisan 212 yang masih ada di kubu Prabowo untuk kembali ke Anies, dengan menunjukkan bahwa Anies adalah "loyalis" Rizik. (3. Pesan pada Jokowi bahwa Anies & Imin semakin jadi antitesa Jokowi, karena Jokowi yang membubarkan FPI yang didirikan Rizik, tapi Anies justru mesra dengan Rizik," papar Romli.

Romli menegaskan merapatnya Anies ke HRS akan berdampak ke kubu Prabowo, sementara kubu Ganjar sama sekali tidak tertarik. "Apa dampaknya? (1. Kubu Prabowo makin melemah karena ditinggal barisan 212 (2. Kubu Prabowo akan terpancing melakukan cara yang sama dengan menggandeng tokoh-tokoh 212 yang msh ada di barisan Prabowo untuk menghentikan eksodus 212 dari kubu Prabowo. Kubu Ganjar? Tidak tertarik dengan 212," sambung dia, sebagaimana dikutip dari WartaKotalive.com.

Bagaimana dengan NU?

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU bukanlah partai politik. Terkait hal tersebut, dalam konteks perhelatan pemilihan umum atau pemilihan presiden, NU tidak berada dalam posisi memberikan dukungan politik.

”Semua yang diarahkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara direstui oleh Nahdlatul Ulama,” kata Yahya Cholil Staquf saat menjawab awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023) lalu.

Jawaban tersebut disampaikan Yahya saat ditanya apakah dukungan NU akan mengerucut atau tersebar saat banyak kekuatan politik meminta dukungan organisasi tersebut.

”Jawaban kami sama, kami bukan partai politik. Kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon. Silakan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu,” ujarnya menanggapi pertanyaan terkait sejumlah partai yang dikabarkan membuka komunikasi dengan NU.

Yahya juga mempersilakan ketika, misalnya, ada partai politik yang memilih salah satu tokoh NU sebagai calon. ”Silakan saja, silakan saja, tidak ada masalah. Silakan saja,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya apakah NU akan memberi dukungan, Yahya balik bertanya mengenai jenis dukungan apa yang dimaksudkan.

”Ya, dukungannya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya, tuh, bolak-balik sampai teriak-teriak soal ini. NU bukan parpol. NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik,” katanya, dikutip dari Kompas.Id.

Menurut Yahya, satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tenteram dan harmonis serta tidak terjadi antagonisme dan permusuhan antarkelompok gara-gara agenda politik semacam pemilu.

NU ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu cuma prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan.

”Nah, kalau sudah selesai prosedur ini, siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati, dan kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda. Jadi, ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan Perang Badar, bukan soal hidup mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif,” kata Yahya.

PA 212 Pecah Dua Kubu

Di sisi lain, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) cukup mengejutkan. Ternyata, pendukung Persaudaraan Alumni (PA) 212 mayoritas memilih Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Selanjutnya, pilihan kedua jatuh pada Prabowo Subianto, baru kemudian Ganjar Pranowo. Menurut Saiful Mujani, pendiri SMRC, pihaknya menggelar survei mengenai dukungan politik PA 212 di Pilpres 2024 lewat wawancara tatap muka, 31 Juli–11 Agustus 2023.

Sebanyak 5.000 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei dengan jumlah sampel tersebut secara nasional diperkirakan +/- 1.65 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, menurut survei tersebut, sebanyak 42 persen pendukung gerakan 212 memilih Anies Baswedan, 35 persen mendukung Prabowo Subianto, dan hanya 18 persen yang memilih Ganjar Pranowo. "Masih ada empat persen yang tidak menjawab," ujar Saiful Mujani dalam paparan ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Kelompok 212 dan Pilpres 2024”, Kamis (21/9/2023) lalu.

Saiful mengatakan, dukungan massa 212 yang setuju dengan gerakan tersebut lebih kuat pada Anies dibanding Prabowo. Sementara dukungan pada Ganjar dari komunitas ini relatif sangat lemah dibanding pada Anies dan Prabowo.

“Gerakan 212 memiliki efek signifikan pada pilihan presiden," ujarnya.

"Jadi umumnya pendukung gerakan 212 itu, kalau tidak ke Anies, ya ke Prabowo,” imbuhnya.

Sementara dalam simulasi dua nama, yakni Prabowo berhadapan dengan Ganjar, mayoritas pendukung gerakan 212 lebih memilih Prabowo. Dari yang setuju atau mendukung gerakan 212, sebanyak 59 persen memilih Prabowo, 29 persen Ganjar, dan masih ada 11 persen yang tidak jawab. Sebaliknya, yang tidak mendukung gerakan 212, hanya 38 persen yang memilih Prabowo, 54 persen memilih Ganjar, dan delapan persen tidak jawab.

Saiful mengatakan, walaupun elit 212 belum mengambil keputusan resmi, tapi massa pendukungnya di tingkat bawah sudah memiliki preferensi politik.

Sebagian pendukung kelompok 212 masih bertahan mendukung Prabowo Subianto, meski kini berada di pemerintahan.

Meskipun demikian, Prabowo tidak akan menunjukan kedekatannya kepada kelompok 212 secara eksplisit. "Namun, dia (Prabowo) juga tidak akan eksplisit menunjukkan kedekatannya dengan massa gerakan 212 tersebut, karena berharap tambahan dukungan dari pemilih atau pendukung Jokowi,” tuturnya.

Saiful menyatakan, publik yang mendukung gerakan 212 ini cukup banyak, sekitar 16 sampai 17 persen populasi atau sekitar 30 sampai 35-an juta orang. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan pendukung kelompok ini cukup besar.

Kriteria dukungan HRS dan PA 212

Sementara itu, dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina Khoirul Umam, mengatakan GNPF Ulama dan PA 212 cenderung akan mendukung capres yang memiliki kesamaan cara pandang, satu frekuensi dalam konteks politik ke depan, dan tidak memiliki resistensi ideologis.

Selain itu, GNPF Ulama dan PA 212 juga akan cenderung memilih capres yang tidak memiliki catatan sejarah politik masa lalu. "Itu yang kemudian akan menjadi arah bagi mereka (GNPF) untuk menentukan dukungan," kata Umam, Kamis (21/9/2023).

Berdasarkan kriteria tersebut, Umam menilai dari tiga nama capres yang saat ini muncul, GNPF Ulama dan PA 212 hampir tidak mungkin mendukung bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Dengan demikian, pilihan capres yang bakal didukung GNPF dan PA 212 tersisa dua, yakni Prabowo Subianto dan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Apalagi, GNPF sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Bahkan, FPI yang menjadi salah satu ormas pendiri GNPF mendukung Prabowo di Pilpres 2014. "Mungkin enggak ke Prabowo? Bisa saja. Apakah mereka merasa ditinggalkan? Ya bisa saja, tetapi perlu diantisipasi juga, Prabowo itu agak unik sekarang," ucapnya.

"Dia bisa meleburkan elemen yang dulu membenci dia, dan mendukung dia. Saya tidak tahu apakah dia atau timnya relatif lebih telaten dalam membangun jaringan sel-sel dan kekuatan politik," imbuh Umam.

Saat ini, Umam mencatat terdapat sejumlah individu dan organisasi yang memilih mendukung Prabowo. Padahal, individu dan organisasi itu sebelumnya dinilai hampir tidak mungkin mendukung Prabowo. Beberapa di antaranya, relawan Pro Jokowi (Projo), Jokowi Mania, dan lainnya.

Bahkan, PSI yang sebelumnya kerap mengkritik Prabowo kini santer dikabarkan akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.

"PSI hanya satu nama. Masih banyak jaringan dan sel-sel relawan Jokowi yang lain kemudian individu-individu yang hampir tidak mungkin dulu mendukung dia, dan yang dulu menjadi mesin politik yang sangat efektif untuk mendegradasi dan mendelegitimasi kredibilitas politik dia sekarang berada di belakang Prabowo untuk memberikan back up dan support di pilpres 2024. Jadi memang belum bisa disimpulkan ke satu nama. Kita lihat perkembangannya saja," paparnya.

Umam menyebut karena itulah, terbuka kemungkinan GNPF Ulama dan FPI berada satu gerbong dengan PSI yang sebelumnya kerap berseberangan. Umam mengatakan, dalam konteks politik, tiap individu dan kelompok akan mengambil keputusan dengan pilihan yang kian terbatas.

Keputusan politik itu akan diambil dengan mempertimbangkan sejumlah hal, seperti merasa dimanusiakan, dihargai, dan diayomi.

"Jadi tidak semata-mata sebagai hasil dari proses transaksional dalam konteks logistik atay ekonomi politik. Ada juga nilai-nilai yang barangkali di luar aspek tadi itu," katanya.

Terlepas dari kelihaian dan ketelatenan tim Prabowo dalam menggalang dukungan, Umam mengatakan, bergabungnya GNPF Ulama dan PA 212 dalam barisan pendukung Prabowo sangat mungkin terjadi mengingat Pilpres 2024 memunculkan "alien-alien" hasil mutasi ideologis yang beragam. Dirinya mencontohkan deklarasi capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Narasi yang berkembang menyebut duet ini memadukan organisasi ekstra kampus HMI dan PMII yang selama ini kerap berbeda pandangan.

Selain itu, Pilpres 2024 juga mempertemukan PKS dan PKB yang dianggap seperti minyak dan air. "Terkait konteks GNPF, bukan tidak mungkin akan berada dalam satu gerbong barang kali yang dalam konteks ideologis political positioning di pemilu-pemilu sebelumnya berada di titik berbeda, tetapi di 2024 barang kali akan berada dalam satu gerbong yang sama," pungkas Umam.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Baca juga: PIRAMID TOBA Setinggi 120 M Ditemukan, Luhut Cek Lokasi, Prof Danny: Sudah Setahun Kami Rahasiakan

Baca juga: Anak Kolonel TNI AU Dianiaya Lalu Dibakar di Pos Spion Ujung Landasan 24 Lanud Halim Perdanakusuma

Baca juga: Sidang Lanjutan Korupsi BTS Kominfo, Hakim Pukul Meja Dengar Uang Mengalir ke Oknum BPK Rp 40 Miliar

Baca juga: FAKTA BARU Kasus Korupsi BTS Kominfo: Nasib Menpora Dito, Uang Rp 70 M ke DPR hingga 40 M ke BPK

Baca juga: Nama-nama dan Peran 11 Tersangka hingga Terdakwa Dalam Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi BTS Kominfo, Hakim Pernah Perintahkan JPU Jadikan Elvano Hatorangan Tersangka