G30SPKI

Anak Jenderal Ahmad Yani Sebut Presiden Pertama Terlibat Dalam G30SPKI: Saya Punya Bukti !

Amelia Yani mengaku kesal dengan terbitnya surat Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) permintaan maaf kepada anak PKI

Editor: Satia
TRIBUNNEWS
Anak ketiga dan ketujuh Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani yaitu Amelia Yani dan Untung Murfeni Yani. 

“Malah dibilang sekarang ini, silahkan tulis sejarah ulang, katanya. Ada dananya, itu saya tidak mengerti,” katanya.

Baca juga: Polda Metro Jaya dan Baintelkam Polri Dalami 12 Pucuk Senpi yang Diamankan KPK dari Rumah Mentan SYL

Alhasil, Amelia bersama dengan perwakilan dari keluarga Pahlawan Revolusi menggugat Keppres dan Inpres yang diterbitkan Jokowi ke Mahkamah Agung (MA) agar dicabut.

Keppres dan Inpres Buat Anak Ahmad Yani Sakit Hati

Pada kesempatan yang sama, anak ketujuh Ahmad Yani, Untung Mufreni Yani mengaku sakit hati atas terbitnya Keppres dan Inpres tersebut.

Salah satu poinnya yang membuatnya sakit hati adalah adanya aturan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyantuni empat generasi dari keturunan anggota PKI.

Di sisi lain, Untung menyesalkan tidak adanya pelibatan keluarga Pahlawan Revolusi saat pembahasan terkait Keppres dan Inpres tersebut.

“Paling tidak kita tidak harus jadi timnya lah. Diajak bicaralah kita,” katanya.

Baca juga: KPK Temukan Uang Miliaran dan 12 Pucuk Senjata di Rumah Dinas Kementan, Begini Reaksi Surya Paloh

Untung juga mengatakan bahwa terbitnya aturan ini turut menyakiti umat Islam hingga yang pernah menjadi korban PKI sehingga mereka pun meminta agar Keppres dan Inpres itu dicabut.

“Nah kalau mau memang adil, ya harus adil semua. Kalau mereka anak bangsa, kita juga anak bangsa. Jadi jangan seenak-enaknya saja,¨kata Untung.

Lebih lanjut, Untung tidak mempermasalahkan ketika keturunan PKI dapat sukses di masa depan.

Namun, sambungnya, yang dipermasalahkan yaitu pemerintah yang dianggapnya berat sebelah dalam penyelesaian peristiwa G30S.

“Saya kerja juga nggak dibantu pemerintah. Anak-anak anggota PKI yang masuk ke pemerintahan, kabinet, masuk ke DPR, kita nggak ribut, nggak. Itu hak Anda untuk berjuang.”

“Tapi kalau pemerintahnya berat sebelah, bisa chaos,” tegasnya

 

Artikel ini Tayang di Tribunnews

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved