Pj Gubernur Sumut Hassanudin: Inovasi dan Kreativitas Penting dalam Pelayanan Informasi Publik

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Penerapan inovasi dan kreativitas sangat penting dalam pelayanan informasi publik dalam melayani hak masyarakat.

Karena itu, sudah saatnya pelayanan informasi beralih pada layanan berbasis digital.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Dr. Ilyas Sitorus.

Baca juga: Pemprov Sumut Aktifkan SAPA 129, Hotline Pusat Pelaporan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak

"Ruang dan waktu tidak boleh lagi menjadi pembatas antara kita dan masyarakat dalam pemberian layanan publik," ujarnya di acara bimbingan teknis (Bimtek) bertema Kebijakan Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Wilayah Barat di Hotel JW Mariott Medan, Jalan Putri Hijau, Kamis (5/10/2023).

Ia menambahkan, pelayanan informasi berbasis aplikasi memainkan peran penting dlaam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan personalisasi informasi untuk para pengguna.

Dan, terutama dalam menciptakan model bisnis baru atau meningkatkan model bisnis yang ada melalui pelayanan informasi yang inovatif.

Dia menjelaskan, aplikasi layanan informasi akan memberikan akses cepat dan mudah sehingga informasi bisa relevan dan dibutuhkan oleh pengguna.

"Kapan saja, dimana saja selama terhubung ke internet," katanya.

Lebih lanjut ia bilang aplikasi juga memberikan akses cepat dan efisien ke informasi yang diperlukan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pengguna.

"Apalagi, pelayanan informasi berbasis aplikasi dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan informasi atau layanan dibandingkan dengan metode konvensional," ujarnya.

Untuk itu, katanya, pelayanan informasi berbasis aplikasi telah menjadi sebuah kebutuhan penting bagi para pelayan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, relevan, dan efisien.

"Informasi merupakan hak konstitusional seluruh masyarakat yang dijamin undang-undang. Untuk itu, dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, seluruh jajaran pejabat publik harus transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya," katanya.

Seperti diketahui berdasarkan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Maka layanan informasi publik yang diberikan PPID badan publik harus prima. Dan, berorientasi pada pelayanan publik yang bisa memberikan kemudahan, murah dan sederhana.