DUA Menteri dari NasDem Diungkap Korupsinya, Paloh Soroti Penegak Hukum: Seakan Tak Ada Hari Esok

Dua Menteri Kader NasDem Terjerat Kasus Korupsi Menjelang Pilpres, Surya Paloh Soroti Penegak Hukum: Seakan-akan Tidak Ada Hari Esok

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh lagi-lagi mengungkapkan kesedihannya.

Kini dua kader partainya yang duduk di kabinet Jokowi terjerat kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, mantan Menkominfo Johnny G Plate. Kini, Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Yang bertahan tinggal satu kader partai NasDem di kabinet Jokowi, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Saat Johnny G Plate dicokok Kejaksaan Agung RI atas kasus korupsi BTS 4G BAKTI, Surya Paloh mengatakan, kader partainya, Johnny G Plate terlalu mahal untuk diborgol.

Surya Paloh mengatakan, Partai Nasdem akan semakin bersedih jika ternyata tidak ada pendalaman lebih lanjut yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus Plate.

Baca juga: SERANGAN BALIK Syahrul Laporkan Pimpinan KPK Dugaan Pemerasan, Kapolri: Nanti Akan Kita Cek di Polda

Baca juga: KECANTIKAN Istri Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, Keponakan Mentan Syahrul Yasin Limpo

Awalnya, Paloh mengaku mendengar pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana bahwa Plate meminta uang sejumlah Rp 500 juta per bulan dari proyek BTS Bakti Kominfo. "Hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapuspenkum. Ada pengakuan yang menyatakan ia meminta Rp 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek negara kerugian Rp 8 triliun," ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Surya Paloh mendesak aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih banyak terkait penetapan tersangka Plate ini. "Kalau tidak ada pendalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin lebih sedih lagi kita terlalu mahal dia untuk diborgol," ujar dia.

"Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, terlalu mahal," kata Paloh.

Maka dari itu, Paloh menegaskan, asas praduga tak bersalah harus selalu ditegakan. Sebab, kata dia, manusia tak lepas dari kesalahan.

Baca juga: Surya Paloh: Hanya Orang Tolol yang Bubarkan Partai Karena Kadernya Korupsi

Baca juga: KLARIFIKASI Surya Paloh Soal Pernyataannya Bakal Membubarkan Nasdem Jika Ada Kader yang Korupsi

Kini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus dugaan korupsi di KPK, Surya Paloh mengaku merasakan betapa terhinanya Yasin Limpo ketika kembali ke Indonesia, setelah sempat dikabarkan 'hilang kontak' di Eropa usai kunjungan kerja.

Apalagi, kata Surya Paloh, Syahrul Yasin Limpo terseret kasus dugaan korupsi setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO), organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atas keberhasilannya memimpin di lingkungan kementeriannya.

"Dia meminta izin saya setelah mendapat izin dari Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kerja luar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia, departemen yang dipimpinnya, oleh lembaga FAO di bawah naungan PBB."

"Di saat dia menerima penghargaan seperti itu dan juga merupakan kebanggaan bagi kita semuanya, tapi di dalam negerinya dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahami, bagaimana terhinanya dirinya, perasaan kecewa dan sedih, terlepas dari semua permasalahan upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung, (rasanya) seakan-akan tidak ada hari esok (bagi KPK)," ungkap Surya Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Kamis (5/10/2023), dikutip dari YouTube KompasTV.

Permasalahan ini, kata Surya Paloh, sangat mengusik hatinya. Namun, ia memilih menyerahkannya ke aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini. "Hal yang menyangkut berita yang tidak mengenakan hati memprihatinkan, dalam suasana penuh kesedihan yang menyangkut Profesor Doktor Yasin Limpo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Pertanian."

"(Di sisi lain) kita semua menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita atas upaya penegakan hukum yang berkeadilan negeri ini dan (peristiwa ini) di luar dugaan kami," kata orang nomor satu di Partai NasDem itu.

Untuk itu, pihaknya menegaskan agar Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. "Saya sudah menerima laporan dari Bung Syahrul Yasin Limpo, atas nama DPP dan saya menyatakan (agar yang bersangkutan) segera menghadap Presiden dan sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian."

"(Ini dilakukan juga) sebagai penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung," jelas Surya Paloh.

Surya Paloh pun juga meminta dukungan dari publik agar tak menghakimi Syahrul Yasin Limpo.

Yang terpenting adalah, kata Surya Paloh, pemberantasan korupsi di Indoensia dapat menjadi lebih baik.

"Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi, agar negeri kita bisa lebih baik agar harapan dan cita-cita kita bersama bisa lebih terwujud sebagaimana yang kita harapkan," ungkap Surya Paloh.

Kasus SYL Dinilai Pengaruhi Elektabilitas Pasangan AMIN

Sebagai sosok utama di Partai NasDem yang mempelopori arah dukungan kepada pasangan Capres-cawapres Anies Baswedan dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Surya Paloh tak menampik masalah ini mempengaruhi elektabilitas kedua calon yang diusungnya.

Kendati demikian, Surya Paloh tetap akan mendukung pengusutan kasus yang melibatkan para anggotanya.

"Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai dan juga pasangan Amin yang didukung oleh Nasdem.

"Tetapi sejauh mana pengaruh itu, (kami serahkan ke penegak hukum)," jelas Surya Paloh.

Terkait dugaan adanya isu politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum, Surya Paloh berharap hal itu tak akan terjadi.

"Soal masalah politisasi hukum kita berupaya jangan sempat itu terjadi karena itu semangat kita, kalaupun itu sudah kita upayakan tapi tetap terjadi di luar daripada kemampuan kita, (ya sudah)," jelas Surya Paloh.

Pasalnya, tak ada pihak yang berani menggaransi soal tidak adanya politisasi di pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum di Indonesia," ungkap Surya Paloh.

(*/Tribun-medan.com/Tribunnews.com)

Baca juga: SURYA PALOH: Enggak Ada yang Lebih Tolol Ketum Partai Kalau Ada Kader Korupsi Partai Dibubarkan

Baca juga: DULU Pegawai KPK, Sekarang Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Malah Bela Tersangka Korupsi

Baca juga: Jokowi Tak Ada Waktu Bertemu Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Hanya SYL yang Mengundurkan Diri

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Baca juga: SOSOK Putri Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Baru Dilantik Jadi DPR RI Pengganti Almarhum Rapsel Ali

Baca juga: MINTA JATAH Rp 124 Miliar Uang Korupsi BTS Kominfo, Kenapa Kejagung Tak Menjerat Edward Hutahaean?