Edy Rahmayadi Ngaku Memilih tak Populer demi Hilangkan Suap di Pemprov Sumut

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN- Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 September 2023. Jelang berakhirnya masa jabatannya ada sejumlah prestasi yang diukirnya.

Satu di antaranya Pemprov Sumut meraih penghargaan Anugerah Meritokrasi 2022, naik kelas dari kategori baik menjadi sangat baik.

Penghargaan itu diberikan karena Pemprov Sumut menerapkan sistem merit yang sangat objektif. Artinya, tidak ada jual beli jabatan dalam penentuan pejabat eselon.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Hassanudin Minta OPD Lakukan Inovasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Demi hilangkan jual beli jabatan itu di Pemprov Sumut, Edy Rahmayadi memilih tidak populer.

Bahkan, ia memperioritaskan mengubah mindset ASN di Sumut hilangkan budaya suap dan gratifikasi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat wawancara eksklusif bersama Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu D Ambarita pada Rabu (16/8/2023).

Berikut rangkuman wawancara eksklusif Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu D Ambarita dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di rumah dinas.

TRIBUN: Pak Gub, tanggal 5 September 2023 terakhir menjabat sebagai gubernur pada periode pertama. Semoga bisa terpilih kembali. Pak Gub dulu punya program Sumut Bermartabat tentu lima tahun ini sudah banyak yang sukses. Pasti banyak program berprestasi.

EDY RAHMAYADI: Saya mengejar prestasi perlu waktu karena ada program jangka pendek, menengah dan panjang. Kita mengawali jangka pendek ini dengan visi dan misi. Penguatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan dan infrastruktur.

Jadi, proses ini harus kita kejar. Sudah berapa persen realisasinya? Kita baru 68 persen. Terpotong tiga tahun. Sebab, pandemi Covid-19 dua tahun dan ada masa lalu pada 2019.

Masa lalu itu menyangkut finansial yang harus diselesaikan sebesar Rp 2,2 triliun. Dua tahun ini kita kejar pembangunannya. Seperti infrastruktur jalan.

Harusnya jalan yang diperbaiki mencapai 800 kilomater tetapi masih 450 kilometer, hingga akhir Desember 2019 harus bisa 100 persen selesai.

Untuk sukses menjadi Sumut Bermartabat tidak bisa cuma lima tahun tapi kalau 10 tahun nanti ya kita lihat. Pastinya harus panjang karena Sumut juga punya potensi wilayah sangat besar.

Kita punya danau nomor satu, kita punya Bukit Barisan. Kita punya sungai karena tidak bisa terurus sehingga mengakibatkan banjir. Karena itu, harusnya bisa terurus dengan baik.

Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun karena tanah kita subur. Tanamana dan perkebunan di Sumut ada 4 juta. Tapi yang bisa ditata 1,5 juta hektar.

Sumut ini punya banyak potensi, belum bonus demografinya, mau berapa banyak orang kita yang pintar-pintar. Dari anak ITB, 10 orang the best semua produk dan fakultas.

Bahkan di Rusia banyak anak kita yang berprestasi sehingga pendidikan harus menjadi prioritas. Dan, saat ini tidak sedikit orang Sumut berobat ke Penang.

Dalam setahun warga Sumut membawa uang ke Penang mencapai Rp 15 triliun. Maka dari itu, kita harus bangun rumah sakit yang bagus pelayanan dengan harapan bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat sehingga tidak lagi berobat ke Penang.

TRIBUN: Salah satu prestasi Bapak di tengah keterbatasan waktu yakni membersihkan dan penataan birokrasi antara lain pernah seseorang minta bantuan ke Bapak bawa duit. Lalu Bapak buang duitnya, jangan sogok. Benar itu?

EDY RAHMAYADI: Salah satu untuk mengubah mindset ASN sehingga menuntut kemampuan. Kepala dinas itu kalau kita katakan misalnya kepala dinas pertanian tentu dia gubernur ya pertanian.

Kalau gubernur itu hanya lulusan SMA sudah bisa dan KPU tidak pernah nanya sekolah siang, pagi, malam. Yang penting sekolahnya oke. Tapi kalau kepala dinas tidak bisa begitu. Dia (kepala dinas) harus ahli di bidangnya. Harus mahir dibidangnya.

Karena itu, tidak boleh main-main, kita tahu ada banyak penyakit birokrat. Pertama, memperkaya diri, jangan memperkaya diri dan orang lain. Jangan mengambil yang negara karena bukan miliknya.

Kedua, jangan jual beli jabatan karena pengaruhnya akan mengganggu uang kita yang sedikit ini dalam menjalankan program. Jual beli jabatan akan mengganggu profesionalitas.

Ketiga, suap. Tadi ada kepentingan investor urusannya suap. Ke-empat gratifikasi, pemberitan. Empat penyakit ini menjamur pada tubuh birokrasi kita. Jadi harus kita selesaikan.

Lalu yang kelima, masalah proyek diatur mulai dari perencanaan sudah tahu pemenangnya. Istilahnya dulu belum ada pengantinya Pak. Saya dulu tidak tahu istilah ini. Masalah ini sebenarnya menjadi persoalan di Sumut.

Sehingga saya mau selesaikan dulu persoalan mindset ASN kita. Maka dari itu, saya tidak pupuler di masyarakat. Selama ini mereka sudah biasa menikmati itu semua. Saya tidak cerita di provinsi lain hanya Sumut.

Mengapa saya pengin birokrasi kita bersih? Sebab, anak, cucu kita harus jelas, anak, cucu kita ini kita siapkan dari sekarang. Kalau kita teruskan bayangkan bobroknya kita ini.

TRIBUN: Saya tidak bilang zamanya Pak Gub, dulu pernah kami membuat liputan untuk menjadi kepala dinas itu satu ikat-lah. Sekarang tidak berlaku?

EDY RAHMAYADI: Ya masih ada selip sana dan sini-lah karena lima tahun tidak bisa selesai. Masih ada yang bermain-main, makanya kalau sekarang orang melihat, ada yang nonjob, semua. Inilah resiko, tanyakan saja pasti tahu.

TRIBUN: Pak Gub, kenapa ini perlu karena diketahui bersama apa tertangkap korupsi berjemaah di DPRD Sumut. Apakah Pak Gub, membangun sistem mata-mata, pelapor-pelapor di dalam.

EDY RAHMAYADI: Wajib, harus. Pasti ada informasi, inilah tidak terlepas informasi dari semua pihak. Inilah tadi, jangan menerima suap. Jangan terima suap dan macam-macam dengan gratifikasi. Sudah jelas semua itu. Apa yang mau kita ikuti. Kalau diikuti banyak saja kurang apalagi sedikit.

Kalau warga Sumut mau sejahtera saya itung itu, butuh dan Rp 2,4 triliun setiap bulannya untuk 33 kabupaten/kota.

Tetapi, uang kita baru Rp 1,1 triliun perputarannya setiap bulannya. Maka dari itu, UMR tidak terkejar.

Harusnya buruh di Sumut paling rendah kantongi Rp 5 juta setiap bulannya, saat ini baru Rp 2,4 juta. Selain itu, saya selalu ribut dengan penyerapan pada tingkat kabupaten dan provinsi.

Mengapa penyerapan harus dilakukan? Penyerapan merupakan salah satu pelumas untuk bisa melengkapi Rp 2,4 triliun setiap bulannya. Ini yang kita kejar terus.

Ada yang belanja, ada yang jual cabai, saya dulu tentara kita tidak mikir ini. Tetapi sekarang pagi-pagi saya bangun langsung nanya berapa harga cabai. Berapa warga bawang karena bisa mempengaruhi inflasi.

Baca juga: Edy Rahmayadi Hadiri Launching Tim dan Jersey PSMS Medan: Saya Mau Kalian Bermain Cantik

TRIBUN: Nanti malam akan ada final Edy Rahmayadi CUT antara PSMS Medan dengan SADA Sumut FC. Apakah ini melanjutkan kecintaan sepak bola ketika dulu memimpin PSSI.

EDY RAHMAYADI: PSMS itu adalah warisan dari pendahulu-pendahulu di Sumut ini. PSMS lahir 1950 begitu panjang. Saat ini PSMS berada di Liga-2 Indonesia.

Dulu bola itu, pertama PSM Ujung Pandang, kedua Persib Bandung, ketiga Persebaya Surabaya, keempat Persija Jakarta. Dan, kelima PSMS Medan.

Nah sekarang kita mulai membangun kembali untuk memberikan pelatihan kepada tiga klub di Sumut yang masuk ke liga-2. Yaitu, SADA Sumut FC, PSDS Deliserdang dan PSMS Medan.

Kita tahu Sumut ini bahwa pencinta sepak bola begitu besar dan stadion bisa goyang suporter. Jadi, suasana politik ini tegang dihiburlah dengan sepak bola kita.

Kebetulan nanti malam final dan saya hadir memberikan apresiasi kepada siapapun yang menang.

Kemudian, di stadion itu ada UMKM, seperti pejual telur asin, kerupuk, sampai sekarang dihidupkan kembali. Mereka hidup di tengah pertandingan sepak bola. Ekonomi kecil bisa berjalan.

(*)