Bapemperda DPRD Sumut Gelar FGD Implementasi UU HKPD, Berikut Penjelasan Meryl Saragih
Meryl Rouli Saragih, mengatakan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
lihat foto
Sebab selama ini semua dibuat masing-masing misalnya dalam peraturan pergub dan perwal/perbup.
Jadi, kedepannya peraturan itu tidak boleh lagi dan semua diatur secar lengkap di dalam satu perda yaitu perda pajak daerah dan retribusi daerah.
Baca juga: Pemprov Klaim Angka Stunting di Sumut Lebih Rendah dari Nasional, Meryl Saragih: Jangan Kejar Angka
Wakil Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Sumatera Utara ini berharap penyelenggaraan FGD bisa menjaring masukan.
Dan pendapat peserta secara interaktif untuk bisa menyampaikan harapannya terkait pajak daerah.
Ketika UU HKPD ini diimplementasikan dalam perda, ujar Meryl, maka perda yang sudah jadi dapat memuaskan masyarakat khususnya masyarakat Sumut.
"Karena penerimaan lewat pajak adalah mencapai hampir sepertiga dari pendapatan daerah di Sumut. Hal ini sangat signifikan dan vital, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu sangat diharapkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka sosialisasi seperti harus rajin kita sosialisasikan," ungkapnya.
(*)
DPRD Sumut
Bapemperda DPRD Sumut
UU HKPD
Meryl Saragih
Meryl Rouli Saragih
PDI Perjuangan
PDIP
Tribunmedan.com
tribunmedan.id
| Kronologi dan Sosok ZDL Selebgram Semarang Bunuh Buang Bayinya di Bandara, Terancam 9 Tahun Penjara |
|
|---|
| Yenny Wahid Resmi Gabung TPN Ganjar - Mahfud MD, Dapat Jabatan Startegis, Suara Gusdurian ke Ganjar? |
|
|---|
| Kakanwil Kemenkumham Sumut Ikut Rapat Program Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual |
|
|---|
| POLITISI PDIP Bongkar Alasan Partai Tak Pecat Gibran Usai Jadi Cawapres Prabowo |
|
|---|
| Menkumham Hadirkan Smart Eazy Passport di Mal, Meryl Saragih: Mudahkan Masyarakat Buat Paspor |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.