Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Satpol PP di Kandang Banteng,PDIP Geram,Hasil Pemilu 2019 Disorot Lagi

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" tutur TB.

Ia juga menanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.

Padahal, menurut dia, Pulau Bali sebagai salah satu basis massa terbesar PDI-P.

"Jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," imbuh dia.

TB juga mengutip berbagai sumber yang menginformasikan bahwa baliho dan bendera PDI-P sudah terpasang jauh-jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang kini dikunjungi Presiden Jokowi ke Bali.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu, tetapi untuk semua atribut politik.

Baca juga: Sosok Pasutri Peracik Miras Maut di Subang, 14 Orang Tewas Usai Minum Alkohol Dicampur Pewarna

Baca juga: Pria yang Dibakar Temannya lantaran Dituduh Curi Handphone Meninggal Dunia, Pelaku Masih Berkeliaran

Penjelasan Jokowi

Presiden Jokowi memberi penjelasan mengenai adanya pemindahan APK, termasuk baliho Ganjar-Mahfud MD, saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Kata Jokowi, setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah, kata Jokowi, menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.