Jusuf Kalla Pasang Badan Bela Hotel Sultan yang Bermasalah dengan Pemerintah: Pengusaha Pribumi

Oleh karena itu, bila ada pihak yang tetap menjalankan operasional hotel tanpa izin usaha dari pemerintah, maka berpotensi terjerat hukum.

"Terlalu serius nanti hukum yang menjerat saudara dan kami terus terang tidak ingin itu terjadi," tegas Saor.

Diketahui, tembok beton tersebut dibangun oleh pihak PPKGBK, pada Senin (30/10/2023), tepatnya di pintu masuk Hotel Sultan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan, tembok beton dibangun dalam rangka menjaga fisik aset negara di Blok 15 kawasan GBK.

"Kami sudah selesai melakukan pemasangan tembok beton dalam rangka menjaga fisik lahan Blok 15," kata Rakhmadi dikutip Kamis (2/11/2023).

Jusuf Kalla Membela

Jusuf Kalla (JK) menyebut urusan sengketa Hotel Sultan seharusnya pemerintah memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi, di mana hal ini hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi.

Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

JK menilai, hal itu tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan nasional.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK.

JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan.

Hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi dalam hal akomodasi para investor yang akan ber-investasi di Indonesia. Sementara saat itu belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Mirip Kasus Rempang