KPK JELASKAN Kenapa Mahrani Plt Kadinkes Labuhanbatu Belum Ditetapkan Jadi Tersangka saat OTT Bupati

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelaskan kenapa Mahrani, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Labuhanbatu belum ditetapkan menjadi tersangka saat KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada Kamis (11/1/2024) pagi lalu.

Selain menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Mahrani juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis P2KB) Kabupaten Labuhanbatu.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Anggota DPRD Labuhanbatu Rudi Saputra Ritonga (RSR) yang merupakan suami dari Mahrani (MHR) di Jalan Kp. Baru Kelurahan Soildengan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dalam kegiatan OTT KPK ini, setidaknya ada 10 orang diamankan. Salah satu orang yang diamankan ialah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR). "Benar, ada 10 orang, salah satunya Bupati Labuhanbatu," kata juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Kamis (11/1/2024) lalu.

Lanjut Ali Fikri, OTT ini dilakukan KPK atas adanya laporan dari masyarakat dugaan korupsi di tubuh pemkab Labuhanbatu. "Ada laporan terkait pengondisian pemenang kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu," jelas Ali Fikri. 

Adapun rilis yang dikeluarkan oleh Juru bicara KPK, Ali Fikri, tak hanya nama-nama pejabat, namun pihak swasta dan ASN yang ikut ambil peran turut dibeberkan. Berikut nama-namanya:

1. EAR , selaku Bupati Labuhanbatu. 

2. RSR, Anggota DPRD Labuhanbatu. 

3. HEH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu. 

4. MHR, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. 

5. SS, ASN pemkab Labuhanbatu. 

6. EB, staf Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu. 

7. FS, pihak swasta. 

8. ES, pihak swasta. 

9. AK, pihak swasta