Viral Kabid SMP Ajak Guru Pilih Capres Nomor Urut Dua, Bobby Nasution dan Kadisdik Medan Buka suara

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Benny Sinomba Siregar membenarkan adanya video tentang Kabid SMP yang mengajak untuk memilih Paslon Presiden nomor urut dua.

Namun, kata Benny, perkumpulan tersebut bukan untuk khusus mengajak sejumlah guru agar memilih paslon nomor urut dua.

"Jadi itu kronologinya begini, Kabid SMP ini sedang mengadakan sosialisasi persiapan rekrutmen PPPK tahun 2024. Namun memang ada dialog-dialog kecil tentang Paslon sesuai yang ada di video viral tersebut," ucapnya.

Dikatakan Benny, video viral tersebut hanya video potongan-potongan saja dan tidak seperti dibayangkan kawan-kawan yang menceritakan khusus Pilpres.

"Tapi sudah kita lakukan pemeriksaan bahkan Inspektorat sore kemarin diperiksa. Dan hari ini yang bersangkutan sudah di bawaslu," jelasnya.

Untuk lokasi video ini, kata Benny ada di Sekretariat PGRI. Namun untuk siapa saja dalam video itu, Benny belum mendapatkan laporan lebih lanjut.
"Memang betul dalam video itu yang berbicara Sekretariat PGRI. Tapi apakah itu guru PNS atau bukan saya belum dapat informasi lanjutan. Tapi sebagian besar pasti anggota PGRI," ucapnya.
Dikatakan Benny, pihak yang bersangkutan mengatakan, pihaknya tidak membahas secara spesifik terkait Paslon nomor urut 02 tersebut.

"Untuk jumlah guru ataupun apakah yang bersangkutan berbicara mengenai Paslon setelah atau sebelum acara itu spesifiknya kita tunggu hasil Inspektorat," ucapnya.

Benny juga membantah, yang bersangkutan disuruh oleh pihak-pihak tertentu untuk membahas Paslon nomor urut dua tersebut

"Tidak disuruh. Karena gini sama seperti kita ngomong-ngomong di warung kopi saja. Sehingga tidak terpola percakapan itu," ucapnya.

Untuk status jabatan Kabid SMP tersebut, Benny menunggu arahan lanjutan dari Wali Kota Medan.

Disinggung dalam video itu setiap PGRI harus mengirimkan tujuh orang untuk membahas Paslon nomor urut dua, Benny mengaku baru mendengar hari ini.

"Wah kalau itu saya baru dengar hari ini. Karena video itupun terpotong dan tidak semua video itu masuk. Malah video tentang rapat PPPK itu tidak masuk. Tapi selebihnya kita tunggu hasil inspektorat," jelasnya.(cr5/tribun-medan.com)