Sumut Terkini
Kasus Pegawai Puskesmas Tebingtinggi yang Viral, BPJS Kesehatan : Sudah Saling Memaafkan
Begitu mendapat informasi dari media sosial pihak BPJS Kesehatan pun langsung melakukan tindaklanjut dan investigasi.
Penulis: Indra Gunawan | Editor: Ayu Prasandi
Ditambahkan Ikhwal setiap pasien emergency sesuai ketentuan wajib dilayani lebih dahulu tanpa menanyai kartu yang menyangkut untuk kepentingan administrasi.
Sudah ada regulasi yang merinci soal kriteria-kriteria emergency.
Untuk Puskesmas Tanjung Marulak ini masuk kategori puskesmas rawat jalan bukan rawat inap.
Dianggap inti dari masalah ini hanya miskomunikasi saja.
"Yang jelas sebenarnya tidak ada laporan ke kami dari peserta. Peserta hanya komplain kepada Dinas Kesehatan dan PJ Walikota saja.
Tapi kami kan tidak tinggal diam makanya kami datang. Ini akan jadi catatan kami juga karena kasusnya juga sudah clear. Yang jelas ini jadi catatan kami juga,"sebut Ikhwal.

Kepala Puskesmas Tanjung Marulak di Kota Tebingtinggi, dr Kurniadinata angkat bicara soal adanya video viral yang memperlihatkan pegawainya menolak pasien yang tak memiliki BPJS Kesehatan. Video tersebut pun viral di media sosial dan mengundang amarah netizen.
Dihubungi reporter Tribun-medan.com, Minggu (21/1/2024), dr Kurnia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya sedang rapat.
Setelah mendengar kabar, dirinya pun memintai keterangan pegawainya soal aksi penolakan warga tanpa BPJS Kesehatan tersebut.
"Jadi setelah dimintai keterangan, ternyata warga tersebut hanya membawa kartu berobat. Beliau tidak punya kartu BPJS dan tidak bawa KTP. Tidak seluruhnya seperti video yang beredar," kata dr. Kurnia.
Padahal menurut Kurnia, bila yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, layanan kesehatan tetap bisa diterima asal membawa KTP untuk meyakinkan tenaga kesehatan mengambil langkah medis. Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas.
Diterangkan Kurnia, dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien/warga menular atau membutuhkan penanganan serius.
Selain itu puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.
"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya.
"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.