Anggota DPRD Sumut Meryl Saragih Soroti Dugaan Tidak Netral ASN Pemko Medan

Meryl menambahkan seharusnya ASN dan TNI/POLRI untuk menjaga netralitas dan mengawal pesta demokrasi 2024.

Apalagi saat ini adalah masa-masa kampanye para peserta pemilu.

"Saya meminta dan berharap kepada TNI/Polri serta ASN sama-sama kita menyukseskan pesta demokrasi dengan netral. Tanpa menggunakan kekuasaan untuk keberpihakkan karena bisa menciderai institusinya” ungkapnya.

Menurutnya, sanksi hukum yang tegas telah tercantum dalam undang-undang.

Jika aturan itu dilanggar, ASN, TNI, Polri, atau jajaran perangkat desa bisa dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda belasan juta rupiah.

Ia menyebutkan adapun petikan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di mana, setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa.

Baca juga: HUT ke-51 PDI Perjuangan, Meryl Saragih Ingatkan Para Kader Solid Menangkan Ganjar Mahfud

Dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Politisi muda yang kembali ikut dalam kontestasi pemilu sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut B ini, juga meminta masyarakat ikut bergerak mengawal pelaksanaan pemilu tahun ini.

Agar ada dugaan praktik-praktir curang bisa melaporkan ke Bawaslu.

"Pengawalan ini terutama juga ke anak-anak muda khususnya yang menjadi saksi di TPS. Ikut mengawasi proses pemungutan suara. Cek mulai dari yang ikut memilih, absensi jumlah yang hadir. Dan gunakan live streaming di media sosial pada waktu penghitungan suara dan foto c plano. Karena ini pesta rakyat, rakyat harus ikut terlibat mengawasi," ungkapnya.

(*)