MAHFUD MD Blunder? Kritik Kondisi Hukum Padahal Jabat Menko Polhukam, Fahri Hamzah: Dia Gak Kerja

TRIBUN-MEDAN.com - Cawapres Mahfud MD seperti mengkritik diri sendiri saat Debat Cawapres yang berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024. 

Mahfud MD mengkritik kondisi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi. 

Ia menyebut situasi hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. 

Padahal, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukkam. 

Jelas kritikan Mahfud MD tak pantas karena mengkritik institusi yang berada di bawah wewenangnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Mahfud MD sudah melakukan hal yang tidak pantas. 

Hal ini lantaran dirinya masih menjadi bagian dari pemerintah.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa (23/1/2024).

Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak Jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.

Kemudian, terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang menjadi beking kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Fahri menyebut maka hal itu merupakan kesalahan Mahfud sendiri.

"Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia," ujar Fahri.

Respons Jokowi

Presiden Jokowi berkomentar singkat saat ditanya wartawan mengenai rencana Menko Polhukam Mahfud MD yang akan mundur dari jabatannya berkaitan dengan Pilpres 2024.

Menurut Jokowi rencana mundur tersebut merupakan hak Mahfud MD.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ganjar sarankan Mahfud MD mundur

Ganjar Pranowo menyarankan,Mahfud MD mundur dari jabatannya sebaga Menko Polhukam.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar.

Dia mengatakan, ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Baca juga: Diduga Rem Blong, Truk Tronton Hantam Sejumlah Kendaraan Parkir di Bahu Jalan

Baca juga: Dalam Sehari, 7 Calon Penumpang di Kualanamu Tertangkap Bawa Narkoba, 7 Kilogram Sabu-sabu Diamankan

Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata Ganjar.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar.

Baca juga: Rayakan Ulang Tahun Ketum PDIP, Anggota DPRD Sumut Meryl Saragih Bagikan 77 Tumpeng ke Masyarakat

Baca juga: Buka Kejurda Tako Sumut, Ijeck Minta Atlet Lakukan Persiapan Matang Jelang PON

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengatakan pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.

Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.

Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.

Pertama, kata dia, aturan tidak melarang hal tersebut.

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.

Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.

(*/tribun-medan.com)