BEGINI Tanggapan Presiden Jokowi dan Cawapres Gibran soal Kritikan Guru Besar dari Sejumlah Kampus

TRIBUN-MEDAN.COM — Sejumlah kampus di Indonesia telah menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya kontestasi di Pemilihan Umum 2024.

Keprihatinan itu, antara lain, terkait adanya penyelenggara negara yang diduga menjauhi jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan di kontestasi Pemilu 2024. Seruan serupa juga disampaikan berbagai kelompok masyarakat sipil di Tanah Air.

Seperti halnya Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid, dengan didampingi kalangan sivitas akademika UII, di Kampus Terpadu UII, Yogyakarta, Kamis, menyampaikan pernyataan sikap sivitas akademika UII bertajuk ”Indonesia Darurat Kenegarawanan”.

Dalam pernyataan itu disampaikan bahwa setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diminta mundur dari jabatannya.

Sehari sebelumnya, seruan serupa disampaikan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Mereka menyerukan ajakan kembali ke jalan demokrasi.

Pada Jumat (2/2/2024) giliran sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) juga menyampaikan deklarasi kebangsaan.

Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto mengatakan, mimbar akademik di depan Rektorat UI itu untuk menyikapi perkembangan politik terakhir jelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Sivitas akademika UI merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi akibat pelaksanaan pemilu yang tidak beradab serta bermartabat.

”Ini intinya kami menyikapi perkembangan politik terakhir menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Permasalahan utama pemilu saat ini, kata Sulistyowati, adalah netralitas palsu dan kecurangan penyelenggara negara.

Menurut dia, pemilu saat ini diwarnai dengan pengerahan kekuatan lembaga kenegaraan dan sumber dana tanpa batas.

Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi dan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka?

Terkait pernyataan sikap sejumlah sivitas akademika tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa merupakan hak demokrasi dan hak setiap orang untuk berbicara dan berpendapat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya awak media terkait dengan petisi atau seruan dari sejumlah universitas di Tanah Air yang mengkritik pemerintahannya.

”Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.