RESPONS Kemenkeu Soal Hasto Tuding Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos Paslon 02

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Jokowi mengintruksikan agar anggaran di kementerian dan lembaga untuk sementara diblokir. 

Total ada Rp 50,14 trilun anggaran yang dblokir. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. 

Sri Mulyani menjelaskan pemblokiran ini sebagai langkah pencadangan dengan cara memblokir sementara (automatic adjustment) anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada 2024.

Sri Mulyani melakukan pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp 50,14 triliun.

Angka tersebut merupakan komulatif dari anggaran seluruh K/L yang diblokir, dengan porsi 5 persen dari setiap pagu anggaran belanja K/L.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pelaksanaan automatic adjustment anggaran belanja K/L selaras dengan arahan Presiden Jokowi ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024.

Layaknya pelaksanaan auto adjustment tahun lalu, pencadangan anggaran disebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

"Yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

"Sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," sambungnya.

Lebih lanjut Deni menjelaskan, automatic adjustment yang sudah diperkenalkan sejak 2022, merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk merespons dinamika global.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mendesain APBN untuk mampu memitigasi berbagai risiko.

Ia pun memastikan, dana yang diblokir sementara itu tidak diambil pemerintah.

Anggaran yang diblokir disebut tetap berada dalam DIPA masing-masing K/L, namun tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun.

"Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L," ucapnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu pernah mengimplementasikan automatic adjustment pada 2022, di mana pada saat itu nilai anggaran yang diblokir sementara sebsar Rp 24,5 triliun.

Kebijakan itu kembali diimplementasikan pada 2023, dengan nilai sekitar Rp 50,2 triliun.

Baca juga: Libur Imlek, Chinatwon Singapura Jadi Tempat Wisata Sambil Ibadah di Vihara Bersejarah

Baca juga: Berita Populer, Heboh Kampus Kerjasama dengan Pinjol, Lirik Lagu Batak Makkuling Giring-giring

PDIP Tuding Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menuding Jokowi memotong anggaran kementerian sebesar 5 persen untuk Bansos yang disebut untuk kepentingan politik. 

Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.

Ganjar Respons Tudingan hasto

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk bantuan sosial (bansos).

Ganjar mengaku tidak mengetahui detail mengenai kasus itu. Namun, menurut dia, anggaran kementerian/lembaga yang berasal dari APBN perlu dikontrol oleh parlemen.

Ia pun meminta parlemen atau DPR RI mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anggaran belanja tersebut.

"Kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik di parlemen yang bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan pengawasan terkait dengan itu," kata Ganjar setelah debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Ganjar menyampaikan, penyaluran bansos perlu dikontrol termasuk ketika pembagiannya terlihat semakin masif di awal tahun ini.

Pengawasan, kata Ganjar, juga akan meminimalisasi klaim-klaim pemberian bansos oleh pihak tertentu.

"Saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol agar tidak disalahgunakan. Maka, klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar tidak terjadi klaim sepihak, bahwa ini keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," tuturnya.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyebutkan, pemotongan anggaran kementerian/lembaga untuk bansos sempat terjadi saat Covid-19.

Kala itu, setiap kementerian/lembaga melakukan refocusing ataupun realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. "Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran, dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada saat itu Covid-19 dan bansos, BLT, dan sebagainya," beber dia.

(*/tribun-medan.com)