Berita Viral
Akhirnya Mabes TNI Respons Foto Jenderal TNI di Tanah yang Diklaim Jusuf Kalla, Mencuat Sengketa
Awal mula, penyerobotan lahan Jusuf Kalla yang disebut-sebut ulah mafia tanah. Kini lahan jadi persengketaan.
Ringkasan Berita:Jusuf Kalla Meradang Tanahnya Diserobot
- Muncul foto Jenderal TNI di lahan yang jadi persengketaan tersebut
- Jusuf Kalla menuding perampokan atas tanahnya
- Lahan kini jadi sengketa antara PT GMTD dari keluarga Jusuf Kalla.
- Mabes TNI dalami tudingan yang beredar di media sosial mengenai keberadaan Mayjen Adipati
TRIBUN-MEDAN.com - Ramai perbincangan terkait dugaan penyerobotan tanah milik Jusuf Kalla, mantan wakil presiden RI di Makassar.
Awal mula, penyerobotan lahan Jusuf Kalla yang disebut-sebut ulah mafia tanah.
Kini lahan jadi persengketaan.
Teranyar yang jadi perbincangan soal muncul foto Jenderal TNI di lahan yang jadi persengketaan tersebut.
Penyerobotan lahan yang diklaim Jusuf Kalla jadi sorotan publik.
Jusuf Kalla, mantan wakil presiden RI tersebut pun meradang.
Dia menuding lahannya diserobot oleh perusahaam PT Gowa Makassar Tourism Development, anak perusahaan Lippo Group.
Tanah seluas 16 hektare ini kini menjadi sengketa.
Jusuf Kalla menuding perampokan atas tanahnya.
Baca juga: Batalyon C Brimob Polda Sumut Musnahkan 10 Hektar Ganja di Perbukitan Mandailing Natal
Baca juga: Duduk Perkara Ribka Tjiptaning Dipolisikan soal Pernyataan Tolak Soeharto Pahlawan, Respons PDIP
Kasus itu ramai diperbincangkan bukan hanya karena JK yang diduga menjadi korban.
Lahan kini jadi sengketa antara PT GMTD dari keluarga Jusuf Kalla.
Baca juga: Prancis vs Ukraina Perebutan Tiket Piala Dunia 2026 Diprediksi Sengit, Siapa Menang?
Said Didu Singgung Perwira TNI
Namun juga karena beredar foto Jenderal TNI yang disebut-sebut tengah berada di lokasi saat eksekusi lahan milik JK di Makassar.
Terkait hal itu, mantan Sekretaris BUMN sekaligus aktivis,
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Kadispenad-ad-donny.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.