WAKAPOLRI Komjen Agus Andrianto Sebut Tidak Ada Intervensi Rektor, Begini Klarifikasi Kompolnas

"Dan ini adalah berkat kepemimpinan Bapak Presiden," imbuhnya.

Selain apresiasi kinerja Jokowi, dia juga berharap agar pemenang Pemilu 2023 dapat meneruskan kinerja Presiden Jokowi.

"Kami juga menyampaikan di momen pemilihan presiden, Pemilu 2024 mudah-mudahan Bapak Presiden dan bangsa Indonesia bisa memperoleh pemimpin yang dapat melanjutkan kinerja dari bapak presiden Joko Widodo," ujarnya.

3. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hardi Winoto

Dalam video testimoni itu, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hardi Winoto mengajak semua pihak agar mensuseskan pemilu dan menjaga demokrasi.

Menurutnya, Unimus merupakan bagian dari proses demokrasi sehingga menjaga netralitas.

"Jadi demokrasi adalah hak semua warga negara yang harus kita junjung tinggi dan harus kita bantu mensukseskan proses demokrasi di negeri ini. Jadi jangan sampai demokrasi itu terkotori gara-gara suatu tindakan tertentu yang mengakibatkan rusaknya demokrasi," kata dia dalam video tersebut.

Selain itu, dia juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mampu melewati masa-masa sulit ketika pandemi Covid-19 tanpa ada halangan apapun.

"Kemudian melakukan lompatan-lompatan untuk kemajuan Indonesia. Sehingga mampu mempunyai reputasi internasional yang baik. Maka kami harapkan Indonesia semakin maju, semakin punya kiprah yang baik dan mampu mensejahterakan masyarakat," imbuhnya.

Di video yang sama, Hardi Winoto berharap pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Dan kami berharap pemilu 2024 mendapatkan pemimpin yang melangsungkan kebaikan-kebaikan yang telah diperoleh oleh Pak Jokowi," ujar dia.

4. Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama

Dalam videonya, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama lebih menyoroti masalah pemilu saat ini.

Untuk itu Yos memberikan imbauan agar masyarakat bisa bebas menentukan pilihan.

"Kami mengimbau ada beberapa hal yaitu, bahwa setiap orang itu memiliki hak secara konstitusional di dalam demokrasi ini. Menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tetap ingat di dalamnya juga ada satu prinsip tanggungjawab," kata dia.

Untuk itu dia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya namun juga jangan memaksa orang lain.

"Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula. Dan untuk itu kami mengimbau dalam setiap pelaksanaan dalam masalah pesta demokrasi gunakanlah dengan cara yang santun dan yang benar sesuai yang ada. Dan juga menghargai pilihan orang lain. Ayo kita bikin pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasi yang damai," imbuhnya.

Di balik video para rektor Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman mengatakan, ada dua kemungkinan dibalik gerakan operasi tersebut.

Menurut Wahid, Jateng termasuk daerah rawan terjadi konflik menjelang pemilu. Sehingga kepolisian setempat berinisiatif membuat colling system dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk para petinggi kampus.

Yang kedua, perlu diingat juga Jateng merupakan daerah paling 'seksi' dan diprediksi akan terjadi pertarungan sengit antara pasangan Ganjar-Mahfud dengan pasangan Prabowo-Gibran.

Dengan begitu, Wahid menyimpulkan operasi senyap tersebut lebih condong untuk penggiringan opini maupun arahan yang kemudian menguntungkan pasangan nomor urut 02.

"Meski secara normatif presiden (Jokowi) sudah menyatakan netral, tidak memihak salah satu paslon. Tapi secara biologis dengan pencalonan anaknya tidak bisa dikesampingkan tentu arahnya ke sana," ujarnya.

Rektor yang menolak bikin video apresiasi Jokowi

Semenentara, sejumlah rektor menolak bikin video apresiasi Jokowi. Di antaranya Rektor Universitas Negeri Sultan Agung (Unissula) Semarang, Gunarto, mengaku mendapat permintaan untuk tidak mengikuti perguruan tinggi lainnya yang mengkritik dan membuat pernyataan sikap soal kemunduran demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Gunarto mengungkapkan, dirinya didatangi oleh seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memintanya tidak ikut membuat seruan atau petisi seperti sivitas akademika kampus lainnya.

Dia menyebutkan, "tim operasi perguruan tinggi" meminta membendung kritik terhadap Jokowi menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Namun, Gunarto menolak permintaan itu.

"Hari ini saya didatangi oleh tim operasi perguruan tinggi, diminta untuk tidak membuat petisi (kritik) nepotisme Pak Lurah di Pilpres 2024. Tapi, saya tidak mau," kata Gunarto Rabu (7/2/2024).

Pihaknya tidak bersedia mengungkap identitas orang tersebut lantaran sosok dari tim operasi itu merupakan kawan lamanya.

"Bukan (aparat), tapi bagian tim," ujar dia.

Unissula pada Kamis (8/2/2024) hari ini akan menghimpun kekuatan untuk menggelar seruan atau petisi sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi yang memburuk belakangan ini.

"Unissula akan menyampaikan petisi bau busuk nepotisme di Pemilu 2024," ujar Gunarto.

Sebelumnya , Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang Ferdinandus Hindarto diminta petugas kepolisian untuk membuat video pujian untuk pemerintahan Jokowi.

Namun, Hindarto menolak permintaan dan pihaknya memilih menyatakan kritik lantaran sikap Jokowi dinilai melewati batas prinsip demokrasi.

"Itu saja menurut saya levelnya sudah tanda petik teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini 'sudah melewati batas' kalau untuk ukuran yang paling tinggi. Kami meminta presiden dan segenap jajarannya untuk bertindak sesuai porsi, prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi itu saja," kata Hindarto, Selasa (6/2/2024).

Dia menjelaskan, kemunduran itu terlihat mulai dari pelanggaran batas usia cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, penyataan presiden yang menyebut boleh berpihak, penggelontoran bansos secara masif, hingga munculnya peringatan bagi Ketua KPU dari DKKP.

Sama halnya yang dialami Rektor Atma Jaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto.

Gregorius juga menerima permintaan untuk membuat video testimoni tentang apresiasi kinerja Jokowi.

Permintaan tersebut diterima Gregorius melalui aplikasi pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari stasiun televisi swasta.

Meski begitu, Gregorius tidak langsung percaya dengan pengakuan pihak tersebut.

Ia merasa aneh dengan permintaan yang dikirimkan karena perguruan tinggi diminta untuk membuat video berisi testimoni mengenai kinerja pemerintah.

"Karena biasanya stasiun televisi swasta biasanya hanya sekadar meminta waktu untuk dilakukan wawancara," ujar Gregorius dikutip dari Kompas TV, Selasa (6/2/2024).

Sudah 30 Kampus

Gerakan moral dari kalangan kampus yang memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024, terus meluas.

Gelombang tuntutan dari kalangan intelektual ini mulai bergulir sejak 31 Januari 2023.

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan Petisi Bulaksumur sebagai respons keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Petisi UGM itu mendapat respons dari para akademisi lainnya. Dalam tempo singkat, puluhan kampus mengelar aksi serupa.

Hingga Rabu (7/2/2024) sedikitnya sudah 30 kampus yang menyampaikan petisi keprihatinan atas penegakan demokrasi di Pilpres 2024 ini.

(*/tribun-medan.com/kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Rektor di Jateng Bikin Video Apresiasi Jokowi, Begini Isinya"