MENGENAL Keakraban Mahfud dengan Zainal Arifin yang 'Bintangi' Film Dirty Vote:Dianggap Adik Sendiri

TRIBUN-MEDAN.com - Film Dirty Vote yang tayang di YouTube menjadi perhatian para kubu capres-cawapres. 

Film yang mengangkat tema Pemilu 2024 ini menyorot sikap politik Presiden Jokowi. 

Film dengan 'dibintangi' tiga dosen pakar huku yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari ini menyebut bahwa Pemilu 2024 telah diwarnai kecurangan. 

Mereka menyorot sikap Jokowi yang tidak netral sebab anaknya Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. 

Kecurangan itu bermula ketika gugatan untuk mengubah syarat minimal usia Capres-Cawapres yang sebelumnya 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun. 

Perubahan ini menilai ada sentuhan dari Jokowi yang membiarakan agar anaknya bisa menjadi pemimpin negara selanjutnya. 

Selain itu, film ini turut menyorot pernyataan-pernytaan Jokowi sebelum dan sesudah Gibran jadi Cawapres. 

Film ini tayang di masa tenang pemilu atau pada Minggu (11/2/2024) atau tiga hari sebelum pemilihan. 

Namun, jika melihat nama tiga dosen di atas, ada nama yang sangat dekat dengan Mahfud MD yang merupakan cawapres nomor urut 3 yang mendampingi Ganjar Pranowo. 

Sosok itu yakni Zainal Arifin Mochtar. 

Film yang disutradarai Dandhy Laksono ini memang kerap dikaitkan dengan Mahfud MD. Sebab, pada 23 Mei 2023, Mahfu MD yang kala itu Menko Polhukam meresmikan tim percepatan reformasi hukum. 

Dalam susunan tim ada nama-nama beken seperti Najwa Shihab, Faisal Basri, dan Eros Djarot. 

Adapun agenda prioritas yang dimaksud yakni Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Tim yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja ini mempunyai masa kerja sejak 23 Mei 2023 hingga 31 Desember 2023.

Lalu pada posisi Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan:

Ketua dijabat Susi Dwi Harijanti, Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Anggota: Erwin Moeslimin Singajuru Stafsus Menko Polhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus A.T. Napitupulu, Fitriani Ahlan Sjarif, Adam Muhsi, Refki Saputra.

Kedekatan Mahfud MD dengan Zainal Arifin Mochtar

Lantas bagaimana kedekatan Mahfud dengan Zainal Arifin? 

Pada tahun 2021, Mahfud MD menceritakan hasil kunjungannya ke rumah Zainal Arifin. Ketika itu dalam rangka silaturahmi Lebara 2021. 

Mahfud mengaku sudah akrab dengan Zainal, sampai dianggap adik sendiri.

Mahfud dan Uceng, sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar, sama-sama satu almamater di Universitas Gajah Mada (UGM), tapi beda angkatan dan Fakultas.

Mahfud pernah kuliah di Fakultas Sastra Arab dan mengambil gelar master di Magister Ilmu Politik UGM.

Sedangkan Uceng dari Sarjana hingga mendapat gelar doktor Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UGM.

Saat silaturahmi, Mahfud meminta agar dosen Fakultas Hukum UGM itu berhenti marah-marah sejenak untuk membaca pesan-pesan Lebaran.

“Karena lebaran saya meminta adik saya yang aktivis antikorupsi dari UGM, Zainal Arifin Mochtar untuk berhenti marah-marah sejenak guna membaca pesan-pesan Lebaran, terutama ajakan untuk saling meminta dan memberi maaf,” ujar Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (14/5/2021).

Fadli Zon Curiga Dibuat Tim Mahfud MD

Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyentil toga aktor di balik film itu.

“Aktor dalam film di masa tenang rupanya Timnya Pak ⁦@mohmahfudmd⁩ ? Sebuah kebetulan yang presisi ,” tulis Fadli Zon dalam akun X, Senin, (12/2/2024).

Dia mengungkit soal Mahfud MD yang baru saja mundur dari jabatan Menko Polhukam itu sempat membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang melibatkan ketiga tokoh ahli tata negara itu.

”Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar - Nasional Tempo.co,” tambahnya.

Sosok Zainal Arifin Mochtar

Zainal Arifin Mochtar yang merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), lahir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada 8 Desember 1978.

Ia lulus dari UGM pada 2003, dikutip dari situs resmi UGM.

Setelahnya, ia melanjutkan program Magister di University of Northwestern, Chicago, AS, dan lulus pada 2006.

Enam tahun setelahnya, Zainal meraih gelar Doktor untuk Ilhum Hukum dari almamaternya, UGM.

Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara, selain menjadi dosen.

Zainal mengawali karier akademisinya pada 2014, di Fakultas Hukum UGM.

Saat ini, Zainal menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM.

Ia juga menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk periode 2023-2026.

Sosok Feri Amsari

Feri Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatra Barat (Sumbar), pada 2 Oktober 1980.

Ia merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas (Unand).

Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, AS.

Saat ini, Feri tercatat sebagai dosen FH Unand.

Dikutip dari situs resmi Unand, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Unand.

Feri diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember 2004.

Pesan yang disampaikan oleh Feri Amsari lewat film ini adalah esensi pemilu adalah rasa cinta Tanah Air.

Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini.

"Dan rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” jelas Feri.

Sosok Bivitri Susanti

Bivitri Susanti lahir pada 5 Oktober 1974, yang berarti saat ini ia berusia 50 tahun.

Perempuan yang akarab disapa Bibip ini merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 1999.

Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Dikutip dari situs Bung Hatta Award, Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada 2002.

Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, AS.

Selama ini, Bivitri dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara.

Menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

Bercerita tentang dua hal.

Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung.

Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi.

Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan.

(*/tribun-medan.com)