Pilpres 2024 Dituding Curang, Jokowi: Jangan Teriak-teriak, Kalau Ada Bukti Laporkan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Presiden Jokowi angkat bicara mengenai adanya tuduhan kecurangan di Pilpres 2024.

Menurutnya kecurangan akan sulit terjadi dan dilakukan, sebab masing-masing memiliki saksi yang ditempatkan pada di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Pertama ya mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS. Capres-Cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," kata Jokowi, usai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show Tahun 2024 di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, (15/2/2024).

Baca juga: Sosok Margarito Kamis, Dosen yang Juga Pakar Hukum Tata Negara

Meskipun demikian, kata Presiden, apabila betul merasa ada kecurangan maka ada mekanisme yang bisa ditempuh.

Dugaan kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi.

"Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti hasil quick count atau hitung cepat yang menyatakan paslon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024.

Hasto melihat adanya fenomena overshooting dalam Pemilu 2024 sehingga paslon Prabowo-Gibran mendapat terlalu banyak suara.

Baca juga: Unggul Hitungan Cepat, Pengamat Sebut Janji Kampanye Prabowo Sulit Diwujudkan, Ini Alasannya

"Kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan. Ini pernah terjadi di Timor Timur pada Pemilu 1997," kata Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Diketahui, Overshooting merupakan istilah yang banyak dalam perekonomian yang merujuk pada sesuatu yang melampaui batas normalnya.

Diketahui, pada Pemilu 1997 suara Golkar di Timor Timur mencapai 84,70 persen. Berbeda jauh dengan suara 2 partai rivalnya, yakni PDI yang memperoleh 13,49 persen, dan PPP yang hanya meraup 1,82 persen.

"Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa saat itu kaget karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100 persen," ungkap Hasto.

Baca juga: KPU akan Lakukan Pemilihan Ulang di Dua TPS di Medan, Temukan Puluhan Pemilih Bermasalah

Fenomena overshooting yang dimaksud terlihat jelas karena adanya perbedaan signifikan antara hasil penghitungan suara di dalam negeri dengan exit pool di luar negeri.

Menurut politisi asal Yogyakarta ini, para pemilih di luar negeri tak terpengaruh isu-isu dan upaya mendorong pencoblosan terhadap paslon tertentu lewat bansos, sehingga nama Prabowo-Gibran gagal meraup suara mayoritas dari mereka.

"Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih," ucap Hasto.

Baca juga: PREDIKSI Nilai Rata-rata Rapor Lulus SNBP di Universitas Indonesia, Cek Jurusan yang Jadi pilihan

Menyikapi masalah ini, DPP PDIP merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai kecurangan di Pilpres 2024.

"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," pungkas Hasto.

Artikel ini diolah Tribunnews

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News