Suara Masuk 66 Persen, Berikut Update Hasil Real Count KPU Senin 19 Februari Pukul 06.00WIB Pagi

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut hasil real count KPU per Senin 19 Februari 2024 pukul 06.00WIB. KPU mengungkapkan bahwa suara yang masuk dalam Pilpres sudah 66 persen. 

Dikutip Tribun dari website KPU, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendominasi dengan 49.747.461 suara atau 57,95 persen.

Sementara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan 21.013.738 suara atau 17,57 persen.

Di posisi selanjutnya ada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 15.048.928 atau 17,57 persen.

Data real count belum update 24 jam terakhir

Data real count perolehan suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024 di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum update atau dimutakhirkan selama lebih dari 24 jam terakhir.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di laman resmi KPU, pemilu2024.kpu.go.id pada Minggu (18/2/2024) pukul 20.36 WIB data perolehan suara Pilpres yang ditampilkan masih versi 17 Februari 2024 pukul 19:30:11 dari 548.354 dari total 823236 TPS (66.61 persen) yang ada.

Selain itu, data perolehan suara Pemilihan Legislatif DPR yang ditampilkan juga masih versi 17 Februari 2024 pukul 19:30:00 dari 422.127 dari total 823.236 TPS (51.28 persen).

Kemudian data perolehan suara Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi yang ditampilkan adalah versi 17 Februari 2024 pukul 19:30:00 dari 13.774 dari total 33.324 TPS (41.33 persen).

Selanjutnya, data perolehan suara Pemilihan Legislatif DPD yang ditampilkan juga masih versi 17 Februari 2024 pukul 19:31:00 dari 4.366 dari total 6.210 TPS (70.31 persen).

Dalam website resmi KPU tersebut juga tercantum disclaimer yang menyatakan Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Lebih 24 Jam Data Real Count Pemilu 2024 di Website KPU Tak Update, Ada Apa?

Belum diketahui, penyebab belum adanya data real count KPU termutakhir dari rekapituasli dengan sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) ini.

Tribunnews.com telah mencoba meminta penjelasan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Komisioner KPU August Mellaz, Komisioner KPU Idham Kholik, dan Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos melalui pesan Whats App.

Namun demikian, Tribunnews.com belum mendapatkan respons dari para pimpinan KPU tersebut.

Relawan Ganjar-Mahfud Demo

Relawan pendukung Ganjar-Mahfud bakal menggelar aksi demo di Bawaslu hari ini, Senin (19/2/2024).

Mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan. 

Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, pihak Ganjar-Mahfud merasa banyak kecurangan sehingga perlu dilakukan penolakan. 

"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu," kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

"Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," pungkasnya.

Tolak Hasil Pemilu Lewat Petisi Brawijaya

Sebelumnya, Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Dalam Petisi Brawijaya yang disampaikan perwakilan relawan, Haposan Situmorang itu terdapat 5 poin utama yang salah satunya berisi soal penolakan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Pada petisi itu relawan mengklaim bahwa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut diwarnai dengan berbagai kecurangan.

"Satu, menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan," ucap Haposan saat bacakan petisi dihadapan puluhan relawan.

Kemudian dalam poin selanjutnya, para relawan itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses Pemilu ulang secara jujur adil (jurdil) khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar komisioner KPU serta Bawaslu diganti untuk menggelar pemilu ulang tersebut.

"Dua, meminta kepada KPU untuk Melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdil, khususnya
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," lanjutnya.

Lalu pada poin ketiga, Haposan menyebut bahwa pihaknya juga memprotes keras deklarasi kemenangan yang dilakukan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Sebab menurutnya itu sebagai bentuk penggiringan opini kepada masyarakat pasalnya belum ada hasil resmi yang dikeluarkan KPU terkait Pemilu 2024.

Atas hal tersebut lalu dalam poin ke empat, mereka mendesak Bawaslu memproses hukum Prabowo-Gibran lantaran telah deklarasi sebelum ada hasil resmi KPU.

Sedangkan pada poin terakhir, forum relawan itu meminta kepada pihak berwenang mendiskualifikasi paslon 02 dalam kontestasi Pemilu Pilpres 2024.

"Meminta Bawaslu untuk memproses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi PASLON 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, adapun Forum Komunikasi Antar Relawan itu berisikan sejumlah organisasi relawan yang mendukung paslon presiden dan wakil presiden.

Total terdapat 107 organisasi relawan yang menyatakan sikap lewat Petisi Brawijaya tersebut.

Beberapa organisasi relawan yang menyampaikan Petisi Brawijaya itu diantaranya, Projo Ganjar, GP Mania 2024 Reborn, Kombas GP, GPGP, Laskar Ganjar serta organ relawan lainnya.

Baca juga: KRONOLOGI 3 Siswi SD Kelas IV Tewas Tenggelam di Sungai, Diduga karena Kegiatan Pramuka

Baca juga: UPDATE Real Count SIREKAP KPU Hari Ini, JR SARAGIH Terdepan di Dapil Sumut III Raih 38.042 Suara

(*/tribun-medan.com)