Wacana PDIP Siap Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Begini Respons Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM – Wacana PDIP yang siap jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, begini respons Presiden Jokowi.

Adapun Presiden Jokowi merespons soal wacana PDIP yang siap jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Jokowi meminta menanyakan masalah ini kepada pihak PDIP.

"Ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi, Senin (19/2/2024).

Diberitakan sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai berlambang banteng moncong putih ini siap berjuang sebagai oposisi untuk menjalankan tugas check and balance jika pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD kalah.

Diketahui, Paslon Gibran-Mahfud merupakan paslon Pilpres 2024 usungan PDIP.

Sekjen Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Sehingga, kata dia, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Ia menegaskan, menjadi oposisi adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP setelah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: KPU Medan Akan Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Dua TPS Ini

Baca juga: DETIK-DETIK Anak Vincent Rompies Diduga Aniaya Junior, Korban Dicekik hingga Direkam Sambil Tertawa

Kata Pengamat

Disisi lain, Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai informasi, diketahui PDIP merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Nasdem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"PDIP dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

Jamiluddin menjelaskan, PDIP dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.

Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut.

Namun, Jamiluddin memandang PDIP dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.

"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air," tuturnya.

Jamiluddin menduga, kalaupun PDIP dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda.

Dia menyebutkan, PDIP dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu.

"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid.

Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah.

"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah.

Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan.

Jamiluddin menyebut Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka.

"Dua partai itu (Nasdem dan PKB) berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis.

Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan," imbuh Jamiluddin.

(*/tribun-medan.com) 

Baca juga: Banyak Dewan Tumbang di Pileg 2024, Tenaga Honorer Sekretariat DPRD Mulai Resah

Baca juga: MOTIF Ayah di Jambi Piting Anak Hingga Tewas, Dipergoki Sedang Gali Lubang untuk Kubur Jasad Korban

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter