Ganjar Usul Hak Angket, Giliran Kubu Prabowo-Gibran Beber Dugaan Pelanggaran Pemilu Merugikan

TRIBUN-MEDAN.com - Protes muncul dari kubu Paslon Capres Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

 Bahkan Ganjar usul hak angket terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024, dengan mengajak partai koalisi Anies-Muhaimin mencetuskannya.

Teranyar, Kubu Prabowo-Gibran pun tak tinggal diam.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan dugaan pelanggaran pemilu yang merugikan.

Baca juga: Jokowi Buka-bukaan Ogah Temui Pimpinan Parpol yang Tak Mau Bertemu, tak Penting Undang tak Diundang

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengungkap pihaknya menerima 776 aduan dugaan pelanggaran pemilu 2024.

Aduan itu pun diterima di seluruh daerah Indonesia.

"Kami sudah menerima setidaknya 776 aduan ya, aduan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang intinya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang menimbulkan kerugian kepada kami," kata Habiburokhman dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/2/2024).

Ia menuturkan ada tiga variasi aduan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan. Yang pertama, kata dia, dugaan adanya intimidasi kepada para calon pemilih saat di TPS.

"Ada tiga variasi besar yang pertama yang terbanyak dilaporkan ke kami adalah dugaan intimidasi kepada calon pemilih. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga memilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu, semacam supporter. Itu banyak sekali kami dapati," katanya.

Yang kedua, kata Habiburokhman, aduan dugaan pelanggaran pemilu terkait surat suara tercoblos kepada paslon tertentu.

Dia bilang, kasus tersebut banyak terjadi di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah soal tercoblosnya surat suara sebelum digunakan, variasi yang kedua ini cukup banyak," katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menambahkan aduan ketiga yang paling banyak terkait adanya selisih dari penghitungan suara dengan KPU.

Namun begitu, banyak kasus yang tidak semuanya dilaporkan ke Bawaslu RI.

"Nah yang ketiga, soal penghitungan, terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah kasus-kasus tersebut tidak semuanya kita sampaikan ke Bawaslu, ada yang sudah selesai. Ini kita masih terus inventarisir," pungkasnya.

Gibran Bilang Punya Bukti

Meski menang dalam versi hitung cepat, cawapres Gibran Rakabuming turut memiliki bukti dugaan kecurangan yang dilakukan kubu lawan.

Kendati demikian, Gibran tidak berencana untuk membawa bukti-bukti tersebut ke ranah hukum.

Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya mengenai pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman yang mengaku menemukan sejumlah dugaan kecurangan di masa tenang Pemilu 2024.

"Ya kita juga ada mengantongi beberapa," kata Gibran, Selasa (20/2/2024).

Gibran mengatakan pihaknya belum berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti bukti-bukti tersebut untuk menjaga stabilitas politik.

Ia berharap elit politik dan tokoh-tokoh nasional tetap menjaga situasi aman dan tentram di tanah air.

"Yang jelas kita pengen suasana pasca-pencoblosan ini bisa adem, para tokoh, para pimpinan bisa kumpul lagi bersilaturahmi lagi," kata Gibran.

Ia pun menyinggung Bulan Ramadan yang akan segera tiba beberapa pekan mendatang.

"Bentar lagi sudah mau puasa, kita ademkan suasana toh ya," lanjutnya.

Gibran juga menegaskan saat ini proses penghitungan manual yang resmi masih berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia enggan menjawab saat ditanya kemungkinan melaporkan kubu lain ke Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran Pemilu.

Di samping itu, ia juga masih melanjutkan masa baktinya sebagai Wali Kota Solo.

"Halah, itu (melaporkan kecurangan) urusan nanti, santai aja. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang," katanya.

Ganjar Pranowo Usul Hak Angket

Sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar para anggota DPR RI yang berasal dari Partai koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengusulkan Hak Angket. 

Hak angket ini guna melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ganjar menjelaskan, dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diwujudkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Sependapat dengan itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, langkah melaporkan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan untuk membolak-balikkan hasil pemilu.

Dia menegaskan kepada para simpatisannya, melaporkan kecurangan berarti memberikan perbaikan atas proses demokrasi di Indonesia.

"Saya bilang kemarin sama teman-teman, kalau kita menemukan penyimpangan, menemukan kekurangan, itu bukan soal mau membolak-balikkan hasil, ini bagian dari perubahan," kata Anies dalam siaran TikTok yang juga disiarkan di kanal YouTube pribadinya, Senin (19/2/2024).

(*/tribun-medan.com)

Sumber: TribunSolo.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter