Pilpres 2024

Usai Pengumuman Pemilu 2024, PDIP Diprediksi Bakal Hengkang dari Kabinet Jokowi

Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pemba

Editor: Liska Rahayu
kompas tv
Megawati berapi-api dalam kampanye bertemakan Konser Salam Metal di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). (Kompas tv) 

"Apalagi kalau mendorong angket di DPR. Lebih tidak relevan lagi mereka di kursi kabinet. Dengan begitu kita juga memiliki kejelasan politik. Tiba-tiba bikin angkat tapi di kabinet. Itu tidak tepat," jelasnya.

Menurutnya, jika hal itu dilakukan oleh PDIP. Bisa saja diikuti oleh manteri-menteri lainnya non partai politik.

"Langkah itu mana tahu akan memberikan inspirasi terhadap menteri-menteri non parpol yang merasa jengah terhadap praktik-partai politik yang makin tidak bermoral ini. Bisa jadi Sri Mulyani, Basuki, Retno akan melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Dilarang Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang keras para menteri dari PDIP keluar dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Megawati meminta para menteri dari PDIP itu untuk tetap tinggal di kabinet pemerintahan.

Hal ini disampaikan Megawati dalam acara ROSI di Kompas TV bertajuk Blak-blakan Megawati Soal Petugas Partai Hingga Isu Sri Mulyani Mundur, Kamis (8/2/2024). 

“Iya, karena buat saya itu umpamanya kita duduk ada kursi ada meja, kan masih mikir mau ngangkat kursi kah atau tetap ada, supaya kamu tetap duduk di kursi, kalau nggak ada kursi kan kamu berdiri,” katanya.

“Jadi saya bilang sama para menteri, stay,” tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengatakan jika para menteri keluar dari kabinet maka kerja-kerja penggantinya juga tidak akan efektif karena sisa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 10 bulan lagi.

Selain itu, dia juga meyakini akan banyak sosok yang berebut untuk mengisi kursi menteri yang ditinggalkan.

“Why? Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan pasti kepingin banget dong masuk. Tapi kalau hanya untuk 10 bulan apa yang mau dikerjakan?” ucap dia.

Menurutnya pemilihan sosok pembantu presiden juga penuh dengan hitung-hitungan.

Sehingga sepatutnya setiap pemimpin memilih sosok menteri bukan berdasarkan kepentingan pragmatis, dalam hal ini Pemilu 2024.

“Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin melihatnya begitu, bukan untuk kepentingan pragmatis,” kata dia.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter 

 

Sumber: Warta kota
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved