INILAH FAKTA-FAKTA Perseteruan AHY-Moeldoko yang Berujung Berjabat Tangan di Istana Negara

TRIBUN-MEDAN.COM - Inilah fakta-fakta perseteruan AHY dengan Moeldoko yang berujung berjabat tangan di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Sempat berseteru karena upaya pengambilalihan Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko kini berada dalam satu perahu. 

AHY pada pekan lalu dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).

AHY pun kini ada dalam kabinet Presiden Joko Widodo, bersama Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

AHY dan Moeldoko pun bertemu dalam sidang kabinet membahas persiapan Ramadhan 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Momen langka ini akhirnya terjadi setelah hampir tiga tahun keduanya berseteru karena kasus pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Diketahui, AHY dan Moeldoko belum pernah bertatap muka di hadapan publik sejak mengemukanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), Maret 2021.

Berikut lini masa konflik antara AHY dan Moeldoko dikutip dari Kompas.com,  hingga keduanya berjabat tangan di Istana, Senin (26/2/2024).

Sebut Moeldoko ingin ambil alih Demokrat

Awal Februari 2021, terkuak kabar adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021).

Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers AHY.

Herzaky mengungkap, nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Menanggapi gerakan tersebut, AHY mengatakan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah di bawah kepemimpinan dirinya.

Hal tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah.

Ia mengapresiasi seluruh pimpinan, pengurus, dan para kader yang telah memberikan pernyataan terbuka terkait kesetiaan terhadap kepemimpinan AHY.

"Serta kesiapan dan keberanian untuk melawan para pelaku GPK-PD dalam bentuk video, foto, pernyataan pers dan bentuk lainnya," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Dalam keterangan itu pula, AHY mengajak semua kader partainya untuk tidak menjadi pengkhianat.

"Saya mengajak semua: Jangan nodai partai yang kita cintai ini dengan para pengkhianat. Dalam bentuk apa pun, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi mana pun," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Ia mengingatkan kepada seluruh kader, apabila seseorang menjadi pengkhianat, akan sulit bagi orang tersebut untuk mengembalikan kepercayaan seumur hidupnya.

KLB Deli Serdang

Sejumlah orang yang mengatasnamakan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021).

KLB ini diikuti oleh sejumlah kader partai berlambang bintang mercy salah satunya Jhoni Allen Marbun.

KLB Deli Serdang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Jhoni Allen Marbun, membacakan, ada dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut.

Kedua kandidat tersebut ialah Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

Namun peserta KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

AHY menegaskan bahwa KLB Deli Serdang yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, tidak sah secara konstitusional Partai Demokrat.

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional," kata AHY dalam konferensi pers yang dipantau Kompas.com secara daring, Jumat (5/3/2021).

Pemerintah tolak hasil KLB Deli Serdang dan anggap selesai

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021).

Bersamaan dengan itu, Menko Polhukam saat itu Mahfud MD, menyatakan keputusan pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB yang diajukan kubu Moeldoko, murni soal hukum.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi, murni itu soal hukum dan sudah cepat itu," ujar Mahfud, 31 Maret 2021.

Mahfud membantah adanya tudingan jika pemerintah selama ini dianggap lambat untuk menyelesaikan persoalan kepengurusan Partai Demokrat.

Pihak Moeldoko gugat keputusan Menkumham ke PTUN

Menyikapi putusan Menkumham, pihak Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pihak penggugat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan kader Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun.

Dalam gugatannya, penggugat meminta PTUN Jakarta untuk membatalkan Surat Menkumham Nomor M. HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021–2025, tanggal, 31 Maret.

PTUN Jakarta menolak gugatan kubu KLB Deli Serdang terhadap Menkumham terkait pengesahan hasil KLB Partai Demokrat.

"Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta, dikutip dari salinan putusan yang diunduh dari situs PTUN Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Selain itu, PTUN Jakarta juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 509.000.

Pada 3 Maret 2023, AHY mengungkapkan bahwa Moeldoko masih berupaya "merebut" Partai Demokrat.

Ia menyebutkan, Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun, mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Partai Demokrat.

"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (3/4/2023).

MA menolak peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat.

"Amar putusan: tolak," demikian bunyi status perkara 128PK/TUN/2023 sebagaimana diunggah di situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Juru bicara Mahkamah Agung Suharto juga mengonfirmasi hal tersebut. Putusan itu diputuskan majelis hakim pada Kamis (10/8/2023).

Moeldoko tak hadiri pelantikan menteri AHY

Pada 21 Februari 2024, AHY resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto.

Saat momen pelantikan tersebut, Moeldoko tampak tidak hadir.

Moeldoko menjelaskan bahwa ketidakhadirannya saat itu karena tengah berada di luar negeri.

"Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini. Saya sedang menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik yang dihadiri oleh 34 delegasi negara. Saya memaparkan tiga prioritas transformasi pertanian dan pangan untuk menghadapi krisis pangan di Asia Pasifik," ujar Moeldoko dalam unggahannya, 21 Februari 2024.

Kini, momen AHY dan Moeldoko saling tatap muka pun akhirnya terjadi.

Keduanya diketahui menghadiri sidang kabinet pada hari ini, di Istana Negara, Jakarta.

Selain bertatap muka, AHY dan Moeldoko juga terlihat bersalaman.

Namun AHY mengaku tidak berbincang meski sudah bersalaman Moeldoko.

Meski hanya bersalaman, AHY menyatakan hal tersebut sebagai bentuk menyambung silaturahmi.

"Oh enggak ngobrol. Yang penting salaman aja, menyambung silaturahmi," ujar AHY, Senin (26/2/2024).

AHY pun menyatakan ia tak ingin mengungkit masa lalu dan memilih "move on" untuk menghadapi berbagai tantangan pemerintahan ke depan.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter