JUBIR Timnas AMIN Refly Harun Minta Pilpres Diulang Tapi Cuma 01 vs 03: 02 Bagaimana? Buang ke Laut

TRIBUN-MEDAN.com - Jubir Timnas AMIN, Refly Harun ikut dalam demonstrasi Tolak Pemilu Curang di Gedung MPR RI. 

Refly Harun meminta agar Paslon Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pemilu 2024. 

Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan massa tersebut, Refly Harun turut menyampaikan orasi dengan narasi kalau Pemilu 2024 ini penuh kecurangan. Dari atas mobil komando, Refly Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan.

Namun, dalam seruannya itu, Refly Harun menyebut kalau yang bertarung hanyalah dua pasangan capres-cawapres.

"Mau nggak Pemilu ini diulang? Diulang siapa lawan siapa? 01 lawan 03. (Paslon) 02 bagaimana? Buang ke mana? Buang ke laut?" kata Refly Harun dalam orasinya, Selasa (5/3/2024).

Dengan narasi tersebut, Refly Harun meminta agar paslon Prabowo-Gibran didiskualifikasi jika memang pemilu digelar ulang.

Pasalnya, dia secara tegas menyatakan kalau rakyat Indonesia tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan.

Dengan adanya aksi ini, Refly Harun menyampaikan dukungan penuh, dirinya bahkan menyerukan akan mendukung pengguliran hak angket terkait kecurangan pemilu di DPR RI.

"Karena dengan kemudian kita geruduk, kita dorong, kita support hak angket, kalau mereka tidak ajukan hak angket, biar kita duduk di DPR. Kita buat revolusi lagi kita buat reformasi lagi dan hari ini jumlah kita sekian besok mudah-mudahan 1 juta orang di sini," kata Refly saat Demo di Gedung MPR RI, Selasa (5/3/2024). 

Lantas, siapakah Refly Harun?

Refly Harun adalah Pakar Hukum Tata Negara yang paling ngegas agar DPR RI segera membentuk Hak Angket terkait Pemilu 2024.

Refly memang aktif dalam berbagai aksi demo yang berkaitan menolak Pemilu curang.

Ia pernah berorasi di depan KPU RI sampai di depan Gedung DPR RI menyuarakan hal yang sama yakni mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disebutnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Dalam berbagai orasinya, Refly juga menyebut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo adalah hal yang sah secara konstitusi.

Bahkan, menurut dia, seharusnya Jokowi sudah dimakzulkan sejak dua tahun lalu karena dianggapnya telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi.