Jokowi Disebut Lebih Diktator Dibanding Soeharto dan Langgar Konstitusi, Eep: Maka Harus Dimakzulkan

Sementara itu, PDIP sejatinya sudah mengungkap keinginan menggulirkan hak angket tersebut saat rapat paripurna pembukaan masa sidang IV pada Selasa (5/3/2024) lalu.

Namun, PDIP masih menunggu instruksi secara resmi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan rekan koalisinya, PPP masih akan melakukan rapat fraksi terlebih dahulu.

Sementara itu, Partai Golkar, Demokrat dan Partai Gerindra sudah tegas menolak pengguliran hak angket.

Parpol pengusung Prabowo-Gibran itu menilai tidak ada urgensi menggulirkan hak angket.

(*/tribun-medan.com)