Jokowi Disebut Lebih Diktator Dibanding Soeharto dan Langgar Konstitusi, Eep: Maka Harus Dimakzulkan

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Jokowi disebut lebih diktator dibanding Soeharto. Hal ini diungkap oleh Konsultan Politik, Eep Saefulloh Fatah. 

Kata Eep, Jokowi secara terang-terangan melakukan pelanggaran konstitusi demi memuaskan nafsu jabatan. 

Dalam banyak hal, tambah Eep, capaian kediktatoran Presiden Jokowi sangat jelas melampaui kediktatoran zaman Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98. Dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto, dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Eep mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Baca juga: LIVE Bayern Munchen vs Mainz Pukul 21.30 WIB, Peluang Die Roten Pangkas Selisih Leverkusen

Baca juga: NASIB Pedangdut Tisya Erni Selingkuhan Aden Wong, Polisi Usut Perzinahan dan Halangi Pemberian ASI

Menurut Eep, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi untuk menjadi cawapres sebagai salah satu indikator kediktatoran Jokowi.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dilakukan oleh Presiden.

Pembahasan regulasi itu, kata Eep, diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden, keluarga itu juga," katanya.

"Dan aglomerasi kawasan ekonomi, bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya.

Lebih lanjut, Eep menambahkan persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan.

Karena itu, ia mendesak agar Presiden Jokowi harus dimakzulkan dari jabatannya.

"Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan, dengan segala resikonya sebagai warga negara kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara sikap saya tidak berubah. Saya bergeming dengan mengatakan presiden telah melanggar konstitusi dan undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan," ujarnya.