Sekjen PDIP Hasto Yakin Suara Ganjar-Mahfud Dikunci dan KPU Pura-Pura Tidak Tahu: Itu Sengaja

Hasyim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS.

"Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada."

"Jadi semuanya yang dihitung KPU berasal dari perolehan suara di TPS," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (8/3/2024).

Hasto: Kalau Tak Dikritisi Hasilnya Bim Salabim

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jika penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dikritisi maka yang tercipta adalah simsalabim hasil pemilu.

Mulanya Hasto merespon soal permintaan dari Koalisi Perubahan untuk buat perjanjian dengan PDIP terkait hak angket.

Ia mengatakan pihaknya memegang ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi menjadi perjanjian bersama.

"Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah nilai-nilai kehidupan yang baik tentang demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Diduga Kerap Dijadikan Tempat Peredaran Narkoba, Kafe di Langkat Didemo Pemuda dan Remaja Masjid

Baca juga: 5 Tips Berpuasa yang Aman dan Nyaman untuk Penderita Diabetes

Sehingga ketika semua dalam kesadaran pemilu saat ini buruk dan brutal, kata Hasto. Pemilu dimana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada Prabowo-Gibran.

"Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu. Karena kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang," tegasnya.

Kemudian Hasto mengingatkan soal sejarah di Pemilu 1971 yang dinilainya sebagai pemilu brutal.

Pemilu tersebut dikatakan Hasto diwarnai dengan 'darah' yang melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan.

"Lalu ketika kekuatan yang mengkoreksi itu dikalahkan. Yang menjadi basis penopang 27 tahun pemerintahan orde baru pasca pemilu 71. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi, yang ada simsalabim hasil pemilu," tegasnya.

(*/tribun-medan.com)