DIULANG Karena Surat Suara di Malaysia Sudah Tercoblos Ganjar-Mahfud, Kini Prabowo-Gibran Unggul

"Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia, baik pemungutan suara pos maupun KSK (kotak suara keliling)," kata anggota KPU RI, Idham Holik.

Idham lantas mengaku belum bisa memastikan apakah surat suara itu asli atau tidak. Dia juga belum dapat menjamin apakah surat suara tersebut merupakan surat suara yang dikirim melalui pos atau merupakan surat suara pada metode pemilihan KSK.

Masinton Pasaribu: Percuma

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku masih pesimis dilakukan pemungutan suara ulang di Malaysia. 

Ia curiga praktik kecurangan itu tetap berlangsung. Masinton sebagai Caleg yang juga merebutkan suara di Malaysia merasa praktik kecurangan bakal tetap terjadi.  

"Percuma diadakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan metode KSK dan Pos telah diputuskan oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu agar penghitungannya dihentikan dan diadakan Pemungutan suara ulang KSK dan Pos di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia karena terjadi banyak manipulasi, pembajakan surat suara dan perbuatan melawan hukum," ujar Masinton, Kamis (15/2/2024).

Masinton mengatakan pemungutan suara di PPLN Kuala Lumpur terjadi banyak manipulasi. Dia menyebut surat suara yang seharusnya dikirim ke warga, justru diduga dibajak oleh makelar surat suara.

"Berangkat dari pengalaman Pemungutan Suara Ulang via Pos Pada Pemilu 2019 lalu di PPLN Kuala Lumpur, modusnya juga sama dengan sebelum PSU diadakan. modus yang sama dilakukan oleh para makelar surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia dengan membajak surat suara via Pos yg melibatkan oknum orang dalam KBRI dan PPLN. Dan temuan kecurangan tersebut direkomendasikan oleh Bawaslu dan dibatalkan penghitungan surat suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) via pos oleh KPU dan PPLN Kuala Lumpur saat itu. Ditemukan Surat suara berjumlah ratusan ribu yang sudah tercoblos ke beberapa caleg yang membelinya dari makelar jual surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia," ujarnya.

"Para caleg yang gagal bersosialisasi meyakinkan masyarakat di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, kemudian mengambil cara instan dengan belanja suara ke makelar surat suara di Kuala Lumpur dan Malaysia. Ini sungguh tidak adil bagi Caleg-caleg yang telah bersusah payah setiap hari mendatangi warga di Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan, kemudian dikalahkan suaranya dengan penggelembungan suara melalui proses jual-beli surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia," sambungnya.

Dia juga menyebut timnya di Malaysia menemukan hal serupa. Di mana menurutnya ada ratusan ribu surat suara yang diduga sudah tercoblos.

"Berdasarkan Informasi yang dihimpun oleh tim simpul saya di berbagai lokasi pemilihan di Malaysia dan caleg-caleg partai lainnya juga menemukan hal yang sama, dari PPLN yang tersebar di berbagai wilayah Malaysia jumlahnya ada ratusan ribu surat suara yang sudah dicoblos secara ilegal oleh oknum makelar jual beli suara yang melalui KSK," ujarnya.

Masinton meminta tidak hanya PPLN Kuala Lumpur yang menghentikan penghitungan suara namun juga PPLN lainnya. Sebab menurutnya, permasalahan yang sama terjadi pada pemungutan suara KSK.

"Bukan hanya di PPLN Kuala Lumpur saja yang dihentikan penghitungan surat suaranya. Wilayah PPLN lainnya juga harus dihentikan penghitungan surat suara melalui KSK karena masalahnya sama, permasalahan manipulasi dan kecurangan pemungutan suara KSK," tuturnya.

(*/tribun-medan.com)