JOKOWI Belum Sepenuhnya Diterima Internal Partai Golkar Jadi Ketua Umum: Kami Punya Aturan Main

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan penolakan dari sejumlah Politikus Golkar. 

Kabar ini semakin kuat seiring dengan jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada  Desember 2024 mendatang.

Jokowi disebut-sebut bakal menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Kendati Demikian, Jokowi masih berstatus sebagai Kader PDIP. 

Hal itu dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang dilontarkan para kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

DPP hingga dewan pakar ormas pendiri Partai Golkar, Majelis Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) melakukan pertemuan dan menyepakati mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (17/3/2024) malam.

Adies mengatakan, dukungan ini diberikan mengingat Airlangga Hartarto dinilai berhasil dalam mengangkat perolehan suara Partai Golkar pada Pileg 2024 maupun memenangkan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Diketahui, Partai Golkar mengagendakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024 dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Seiring hasil Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) dan agenda Munas Golkar, muncul adanya isu untuk mempercepat Pemilihan Ketua Umum Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengakomodir Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Terkait hal itu, Adies menegaskan, Partai Golkar memiliki AD/ART yang menjadi aturan main. Termasuk mengatur soal syarat untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Kemudian yang kedua itu, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," kata Adies, dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024) malam.

Waketum Partai Golkar itu menekankan, adanya syarat untuk menjadi caketum Partai Golkar minimal telah menjadi kader partai selama lima tahun.

"Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Itu yang kami tahu," jelasnya.

Meski begitu, Adis mengakui adanya celah buat Jokowi maupun Gibran menjadi Ketua Umum Golkar yakni jika para pemilih suara tingkat DPD menyetujui perubahan AD/ART partai.

"Ya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa)," ujarnya.