Luhut Minta Rumah Menteri di IKN Dibesarkan, Sebut Terlalu Kecil Padahal Telan Biaya Rp14 M Per Unit

TRIBUN-MEDAN.COM - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan minta rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibesarkan.

Adapun Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rumah dinas bagi para menteri di IKN itu masih terlalu kecil.

Ternyata, rumah dinas menteri yang disebut Luhut Binsar Pandjaitan kecil dan minta dibesarkan itu menelan biaya Rp14 miliar per unit.

Diketahui, belakangan ini viral terkait potret rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam foto tersebut, tampak rumah dinas menteri itu berkonsep modern dengan dilengkapi berbagai fasilitas dan interior mewah.

Adapun penampakan rumah dinas para menteri itu sempat dibagikan lewat video yang diunggah di akun YouTube WPS Channel pada 25 Februari 2024 lalu.

Dari luar tampak rumah dinas yang terdiri dari dua lantai itu memiliki konsep scandinavia.

Lalu, di bagian luar rumah tampak memiliki halaman cukup luas dengan taman hijau kecil yang mempercantik tampilannya.

Sementara itu coklat menjadi dominasi dari warna rumah dinas yang terletak di atas perbukitan ini.

Meski sudah terlihat mewah, ada ungkapan kekecewaan dari salah satu menteri yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengungkapkan rumah dinas bagi para menteri itu masih terlalu kecil.

Adapun hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Senada, Basuki juga menyebut rumah dinas menteri di IKN kalah luas dibanding rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta.

Alhasil, kata Basuki, Luhut pun meminta agar rumah menteri di IKN diperbesar.

"Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra yang di IKN. Bahkan pak Luhut bilang, 'lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan," kata Basuki pada Rabu (13/3/2024) lalu.

Baca juga: Baru 3 Orang Pendaftar Lelang Jabatan yang Dibuka Bupati Yusuf Siregar Jelang Akhir Jabatan

Baca juga: LALAI Letakkan Makanan Non Halal, Diskopukmperindag Medan Sanksi Swalayan Maju Bersama