DICECAR Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Menkeu Sri Mulyani Bikin Anggota Komisi XI DPR RI Terdiam

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah juga ingin mengkonfirmasi kabar yang beredar terkait dana makan siang gratis yang akan menggerus dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal tersebut mendapatkan penolakan dari banyak guru-guru.

"Program makan siang gratis akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujar Wartiah.

JK Singgung Kemampuan Keuangan Negara

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyinggung soal kemampuan keuangan negara untuk membiayai program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut JK, APBN akan menghadapi tantangan berat karena ongkos program makan siang gratis diperkirakan akan memakan Rp 400 triliun.

Terlebih, keuangan negara juga sudah terbebani dengan pembayaran cicilan dan bunganya yang tentu membuat ruang fiskal semakin sempit.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun. Jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira Rp 6.000 triliun," ujar JK saat menghadiri Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, yang disiarkan secara live streaming di akun Youtub Fisip UI, Kamis (7/3/2024).

Belum lagi, lanjut JK, APBN juga sudah menanggung beban cukup berat untuk membiayai berbagai macam subisidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp 500 triliun, belum lagi makan siang Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20 persen. Kalau ditotal ini bisa 4.000 triliun," beber JK.

Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini khawatir tambahan anggaran fantastis program makan siang gratis akan membuat semakin APBN jebol.

Saat keuangan negara defisit, tentu harus ditutup dengan utang baru.

Dikatakan JK, utang negara akan ditanggung semua pembayar pajak di Tanah Air. Itu sebabnya, harus ada penyelesaian penerimaan negara bila memang program makan siang gratis benar-benar direalisasikan.

"Pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan maka bagaimana menghadapinya," ucap JK.

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," sambung JK.

Diwanti-wanti Bank Dunia

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.