90 Persen Publik Setuju Kemenangan Prabowo-Gibran, Kubu Ganjar Masih Ogah Akui Kekalahan: Kecurangan

Ia dan pendukung Ganjar-Mahfud tidak terima karena Pemilu 2024 ini banyak kecurangam yang tidak ditindaklanjuti.

"Kami melihat masih banyak kecurangan ini tidak diatensikan, apalagi masalah sirekap yang tidak ada kejelasan dari KPU," kata Kris kepada Wartakotalive.com, Sabtu (23/3/2024).

Menurut Kris, KPU RI harus segera dilakukan audit forensik guna membongkar dugaan kecurangan yang telah terjadi pasca pemungutan suara.

Selain kecurangan penggelembungan suara, kata Kris, adanya bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Pemerintah Pusat secara masif juga dinilai menyalahi aturan Pemilu.

Sebab, Kris menilai jangka waktu pembagian Bansos kepada masyarakat bukan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2024.

Kris mengatakan, seharusnya Bansos itu disalurkan oleh Pemerintah Pusat di bulan Maret.

"Dan ini harus disikapi, masyarakat harus bisa lebih peka dan melihat persoalan bukan angka tapi prosesnya. Bagaimana pra, saat dan pasca Pilpres semua sudah dikondisikan," terangnya.

Kris melihat, saat ini sejumlah daerah khususnya di pulau Jawa sedang diterpa musibah.

Misalnya di Tuban, Jumat (22/3/2024) kemarin dari data BMKG mengalami gempa hingga 19 kali susulan.

Kemudian, lanjut Kris, beberapa wilayah di Jawa Tengah mengalami banjir dan musibah yang terjadi beberapa hari ini belum ada Bansos dari Pemerintah Pusat.

"Banjir terus gempa, justru di momen ini harusnya turun (Bansos). Tapi kami tidak melihat Bansos ini turun disaat masyarakat membutuhkan," terangnya.

Baca juga: Barcelona Tersinggung Dianggap Klub Miskin, Kini Bakal Menolak Banyak Tawaran Masuk

Baca juga: UPDATE Hasil FIFA Matchday, Dua Wakil ASEAN Keok, Belanda Pesta Gol hingga Spanyol Tumbang

Oleh karena itu, Ganjarist merasa ada kejanggalan pembagian sembako dan menduga sebagai langkah untuk memenangkan salah satu Paslon di Pemilu 2024.

Tim Ganjar-Mahfud diakui Kris berencana gugat dugaan kecurangan hasil Pemilu 2024 ini di Mahkamah Konstitusi (MK).

Krist berharap kepada MK yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024.

"Indikasi kecurangan ini kan dari tim PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) sudah melaporkan ke Bawaslu, tapi tidak dapat respon. Satu-satunya lembaga tinggi negara yang bisa kita percayai dan punya marwah ya Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.