ANEH OPM INI, Sesumbar Nantang TNI-Polri Perang Terbuka, Tapi Minta Tak Pakai Drone dan Bazooka

Timo Kasipmabin (45) dibunuh anggota KKB/OPM pimpinan Ananis Ataa Mimin di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Timo dibunuh gegara diduga mata-mata aparat aparat TNI-Polri Selain menjabat kepala kampung, Timo juga bertugas sebagai anggota Satpol PP Pegunungan Bintang.

"Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang Kepala Kampung atas nama Timo Kasipmabin oleh KKB/OPM pimpinan Ananias Ati Mimin," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Rabu (10/4/2024).

"Timo Kasipmabin yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Kampung Modusit sekaligus Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang," lanjut Bayu.

Bayu mengatakan Timo dicurigai terlibat membantu aparat menumpas 5 anggota KKB sepanjang tahun 2024. Atas dasar tersebut, KKB tega membunuh Timo. "KKB mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan dalam menumpas 5 anggota KKB di wilayah tersebut sepanjang tahun 2024," terang Bayu.

Bayu pun menegaskan Timo yang merupakan orang asli Papua (OAP) bukan mata-mata aparat. Dia menyebut tuduhan KKB terhadap korban merupakan fitnah.

"Korban sama sekali bukanlah mata-mata aparat. KKB memang biadab, mereka mencari-cari alasan agar bisa membunuh sesuka hati. Korban difitnah sebagai mata-mata padahal tujuan mereka hanyalah menghabisi sesama OAP itu sendiri," tegas Bayu.

"Pascaterjadinya pembunuhan tersebut, aparat keamanan baik TNI maupun Polri masih terus bersiaga guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang,"pungkasnya.

KKB/OPM tembak dua anak kecil

KKB/OPM juga Omenyerang pos keamanan  di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (8/4/2024). Kepala Operasi Damai Cartenz Kombs Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda alias Bossman Wenda karena terkait senjata dan amunisi.

Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIT, KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW.

Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. "Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartenz dari pos BPD dan pos tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan," tuturnya.

Akibat dari serangan KKB tersebut, Pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun, sekitar pukul 14.30 WIT, diperoleh informasi bahwa terdapat dua anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartenz segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis.

"Salah satu korban Nando Duwitau, (12 tahun) dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwitau (6 tahun) mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri," kata Faizal.

Menurutnya, sampai saat ini belum diketahui dari arah mana tembakan yang mengakibatkan kedua anak itu terluka.

"Kami masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui dari arah mana tembakan yang mengakibatkan kedua masyarakat tersebut tertembak" ujarnya.

Selain itu, Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan.

“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang mengakibatkan pos Satgas Operasi Damai Cartenz rusak berat dan dua masyarakat kena tembak. Kami akan terus  melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga merupakan jaringan KKB,” kata Faizal.

Ketua MPR RI Minta OPM Ditumpas, Siap Pasang Badan soal HAM

Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menetapkan penyebutan kelompok bersenjata yang menuntut Papua merdeka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bukan lagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu beralasan, keselamatan bangsa di atas segalanya. "Urusan HAM kita bicarakan kemudian, jika mereka sudah berhasil kita tumpas,"ujarnya.

Bamsoet pun menegaskan siap pasang badan jika ada pihak yang mempersoalkan HAM atas kewajiban TNI/Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan perintah konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia.

Diketahui, penyebutan OPM tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April tahun 2024, dengan alasan kelompok bersenjata di Papua menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sama dengan OPM.

"Keputusan Panglima TNI menyatakan kembali kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM sudah tepat. OPM merupakan istilah untuk gerakan pro-kemerdekaan Papua sejak tahun 1963. Selama ini kelompok bersenjata Papua terus melakukan aksi separatis, teror hingga pembunuhan. Aksi keji dan biadab dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri hingga masyarakat umum," ujar Bamsoet, Sabtu (13/4/24).

Mantan Ketua DPR RI dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, pemerintah, TNI dan Polri harus terus melakukan tindakan tegas dan terukur kepada OPM.

Menurutnya, sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan wujud kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.

"Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Semua gerakan separatis dan teroris di Indonesia harus ditumpas hingga bersih. Jangan berikan peluang gerakan separatis dan teroris tumbuh subur di Indonesia," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, selain melakukan tindakan tegas dan terukur, pemerintah juga perlu terus membangun dialog dengan pemerintah daerah para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya.

Kata dia, dialog dilakukan untuk menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

"Penyelesaian persoalan kelompok bersenjata di Papua harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, pemerintah tetap perlu melakukan penyelesaian melalui jalur dialog dengan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," pungkas Bamsoet.

(*/Tribun-medan.com/Dispenad)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Baca juga: RESMI PENAMAAN KKB Papua Menjadi OPM, Ini Alasan Panglima TNI dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Baca juga: DAFTAR NAMA 6 Prajurit TNI Membelot ke KKB Papua/OPM, Di Antaranya Lukius dan Yotam Bugiangge