Terkait Bacagubsu, Politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan: Mengapa Harus Ahok, Dia Berani Lawan Mafia

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Politisi PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan ST kembali berkomentar terkait bursa Bakal Calon Gubernur Sumut (Bacagubsu).

Sutrisno menilai Ahok merupakan Cagub yang bisa lepas dari kepentingan kekuasaan.

Sejak Pilkada langsung (bukan dipilih DPRD), tidak ada pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur dari PDIP yang mendaftar di daerah.

Paslon Tri Tamtomo- Benny Pasaribu (2008), Paslon Effendi MS Simbolon- Djumiran Abdi (2013), dan Paslon lain.

Karenanya, kata Sutrisno Ide mengajukan nama Ahok sebagai calon gubernur (Cagub) di Sumatera Utara (Sumut) berangkat dari kebutuhan rakyat.

"Sumut pasca Pilkada langsung, belum pernah dipimpin sosok yang luar biasa. Selain beberapa berakhir sebagai terpidana korupsi, sebagian lagi tidak punya prestasi. Sementara Sumut sebagai provinsi “miniatur Indonesia”, dan provinsi dengan penduduk terbesar di luar pulau Jawa butuh pemimpin yang kuat,"kata Sutrisno, Jumat (10/5/2024).

Kata Sutrisno, Kompleksitas persoalan Sumut harus dihadapi oleh pemimpin yang hanya perlu takut kepada Tuhan. Pemimpin yang pro rakyat, dan tidak lagi mencari kemegahan dan kemewahan bagi dirinya. Pemimpin yang tidak memiliki keluarga, kerabat, dan kelompok yang akan memengaruhi jabatan gubernur.

"Maka dibutuhkan sosok yang tidak berkaitan dengan semua akar dan sumber masalah di Sumut, baik mafia, preman, dan “kelompok hitam”,"ujar Sutrisno mantan Anggota DPRD Sumut ini.

Sosok yang memenuhi seluruh kriteria pemimpin Sumut ada pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan profil  menurut Sutrisno sebagai berikut:

Pertama, bahwa Ahok menjadi Cagub Sumut dengan pengalaman paripurna, melewati Pemilu.

Ahok pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Bupati Belitung Timur, Anggota DPR RI, Wakil dan Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, bahwa Ahok adalah sosok yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ahok bersih dari praktik korupsi dalam semua jabatan publik, dari Anggota DPRD hingga Gubernur.

Ketiga, bahwa Ahok tidak berkaitan dengan berbagai persoalan yang ada di Sumut seperti Cagub lainnya.

Ahok tidak akan pernah bermasalah hukum atas tata kelola pemerintahan sebelumya di Sumut.