Dirjen Sebut UKT Rendah di USU 862 Mahasiswa, Rektor Muryanto Amin: UKT Golongan 1 cuma 1 Orang

TRIBUN-MEDAN.com - Kenaikan drastis uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Sumatera Utara (USU) disinggung dalam rapat kerja Komisi X DPR, Selasa (21/5/2024).

Kenaikan UKT di USU terjadi pada beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran untuk golongan VIII sebelumnya Rp 10 juta kini naik Rp 30 juta per semester.

Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Abdul Haris menyampaikan bahwa data yang dimiliki Kemendikbud-Ristek, jumlah mahasiswa dengan UKT rendah masih mendominasi di perguruan tinggi negeri (PTN).

"Ini penting juga kami laporkan, kemarin yang banyak informasi dari kalangan pers atau media ini kan Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas 11 Maret, Universitas Riau, dan Universitas Jenderal Soedirman," kata Haris.

"Nah ini mungkin pimpinan dan Anggota Komisi X, kami ingin menyampaikan bahwa UKT rendah tetap merupakan dominasi dari para mahasiswa itu," ujarnya lagi.

Haris kemudian memerinci mahasiswa baru tahun 2024 dilihat dari golongan UKT. Di USU, kata dia, jumlah mahasiswa dengan UKT rendah sebanyak 862 orang.

Adapun UKT rendah yang dimaksud Haris adalah golongan 1, 2, dan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). UKT golongan 1 sebesar Rp 500 ribu, sedangkan golongan 2 Rp 1 juta.

"Itu kan angkanya sudah cukup besar kalau kita bandingkan dengan UKT yang tinggi, hanya 248 (orang)," ujar Haris.

Data yang disampaikan Haris sedikit berbeda dengan yang disampaikan Rektor USU Muryanto Amin pada 17 Mei 2024 lalu.

Muryanto menyampaikan bahwa cuma 1 orang mahasiswa yang masuk UKT golongan 1, dari sekitar 2.200-an mahasiswa.

"Cuma 1 orang yang masuk 500 ribu, kategori UKT golongan 1," ujarnya. Sayangnya, Muryanto tak menjelaskan lebih detail tentang jumlah mahasiswa yang masuk UKT golongan 2 tahun ini.

Berikut video pernyataan Rektor USU:

Nadiem Janji Evaluasi

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, ada masukan dari berbagai anggota Komisi X bahwa implementasi daripada kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang masih perlu disempurnakan.

Karena itu pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri.