Berita Viral
KENAPA Ramai Penolakan Tapera? Khawatir jadi Bancakan: Belajar dari Kasus Jiwasraya dan Taspen
Gaji para pekerja di Indonesia seperti PNS atau ASN, karyawan swasta dan pekerja lepas (freelancer) akan dipotong untuk dimasukkan ke dalam rekening
Lai @LaingenLisa: Jangan lupa, tiap tahun akan ada kenaikan UMR, dan properti, tdk mungkin flat,,, Tapera ini klo g salah sempat di tolak jaman wapres Boediono, karena g masuk akal dan merugikan masyarakat secara domisili .
99@PartaiSocmed: Maaf, sejak awal Tapera itu programnya buruk. Program yg didasari pada ketidakpercayaan bahwa rakyatnya sendiri bisa menabung dan berinvestasi secara mandiri. Lalu secara paksa memungut hasil keringat rakyat utk mereka kelola dan pada akhirnya akan disalahgunakan.
99@PartaiSocmed: Wajar menolak karena yg akan menikmati nantinya bukan pegawai apalagi pengusaha. Pak @jokowi program Tapera yg dipaksakan kepada seluruh angkatan kerja itu sebaiknya dibatalkan saja dari pada menimbulkan kegaduhan.
Serikat pekerja juga telah menolak berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Substansi isi PP yang mewajibkan semua pekerja swasta dan mandiri ikut mengiur pada program tabungan perumahan rakyat dianggap menambah beban pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, Selasa (28/5/2024), di Jakarta, mengatakan, seluruh anggota KSBSI di 24 provinsi menolak PP Nomor 21 Tahun 2024 karena selama ini beban buruh sudah berat.
Sementara, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menyebut bahwa pemerintah ini senang mengumpulkan duit rakyat. Dana tersebut kemudian digoreng-goreng dalam berbagai instrumen investasi.
"Kita masih ingat kan kasus Asabri dan Jiwasraya yang dikorupsi belasan bahkan puluhan triliun itu? Belum lagi dana BPJS Ketenagakerjaan yang sempat rugi walau disebut Unrealized Loss," kritik Jumhur, Selasa (28/5/2024).
Menurutnya, bila dana iuran itu dikumpulkan dengan skema dipotong dari buruh 2,5 persen dan pengusaha 0,5 persen dari nilai upah atau gaji, maka akan terkumpul sekitar Rp50 triliun setiap tahunnya untuk dikelola oleh BP Tapera. Sebab, dengan rata-rata upah di Indonesia Rp2,5 juta sementara ada 58 juta pekerja formal.
"Ini dana yang luar biasa besar dan pastinya menjadi bancakan para penguasa dengan cara digoreng-goreng di berbagai instrumen investasi sementara kaum buruh wajib setor tiap bulannya yang sama sekali tidak tahu manfaat bagi dirinya. Buruh itu sudah banyak sekali dapat potongan dalam gajinya, masa mau dipotong lagi. Kejam amat sih pemerintah ini,"imbuh Jumhur
Dia menilai bila memang pemerintah punya niat baik agar rakyat memiliki rumah maka banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya pengadaan tanah yang murah, subsidi bunga dan skema tanpa uang muka, bahkan bisa juga mecarikan teknologi material yang bagus dan murah untuk perumahan.
"Kalau di otaknya ngebancak duit rakyat ya begitulah hasilnya, aturan-aturan yang diterbitkan ujung-ujungnya ngumpulin duit rakyat yang bertenor puluhan tahun agar duitnya yang puluhan bahkan ratusan triliun bisa digoreng-goreng,"pungkas Jumhur.
(*/Tribun-medan.com)
Baca juga: Pegawai BP Tapera, Pegawai BI, Pegawai BPJS dan WNA Bekerja di Indonesia Tak Dikenakan Iuran TAPERA
Baca juga: JOKOWI TEKEN ATURAN TAPERA, Siap-Siap Gaji Karyawan Swasta dan PNS Dipotong Tiap Bulan
NASIB Bripda Alvian Sinaga Pembunuh Putri Apriyani yang Tewas Terbakar di Kosan, Kini Menghilang |
![]() |
---|
Alasan Bripda Farhan Kabur Jelang Akad Nikah Sampai Calon Istrinya Pingsan, Ternyata Masalah Mental |
![]() |
---|
DETIK-DETIK Bendera Terpasang Terbalik di Upacara HUT ke-80 RI di Sulbar, Tangis Paskibraka Pecah |
![]() |
---|
NASIB Ismet Syaputra Keluarga Pasien Maki dan Paksa Dokter Syahpri Lepas Masker, Jadi Tersangka? |
![]() |
---|
SOSOK Awan Feast Cecar Polisi Pukuli Penonton Bawa Bendera One Piece: Lu Dibayar Duit Mereka |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.