Pemprov Intervensi Serentak Penurunan Stunting di Sumut dengan Peningkatan ASI Eksklusif dan MP ASI

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan Intervensi Serentak Percepatan Stunting.

Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan intervensi ini dilakukan untuk memastikan penurunan stunting mencapai target yang diharapkan.

Diketahi, Pemprov Sumut menargetkan prevalensi stunting 14,5 persen di tahun 2024, dan saat ini angka prevalensi stunting Sumut sebesar 18,9 persen.

Ada empat poin penting yang perlu ditindaklanjuti menurut Hassanudin di Sumut yaitu mengaktifkan 15.344 Posyandu, penimbangan bayi dua tahun (Baduta) 100 persen, bahu-membahu menghidupkan Posyandu, dan menjamin kecukupan makanan sampai ke Baduta dan ibu hamil.

“Ini butuh koordinasi dan kolaborasi, penanganan stunting butuh kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TPPS Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya,” kata Hassanudin, usai kegiatan Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Santika Dyandra Premiere Dyandra, Medan, Selasa (4/6/2024).

Ketepatan intervensi yang dilakukan, menurut Hassanudin, harus tepat sasaran agar secara nyata berdampak kepada penurunan stunting.

Misalnya, intervensi spesifik seperti suplemen, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI.

“Kita juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat soal gizi seimbang, perilaku hidup bersih, pentingnya sanitasi yang layak dan ini harus dilakukan secara terus menerus dan masif,” kata Hassanudin.

Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan, perlunya menurunkan angka stunting baru, bukan memperbaiki gizi bayi yang sudah tervonis stunting.

Langkah lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah memonitor calon pengantin atau pengantin baru, agar mencegah melahirkan bayi stunting.

“Kalau kita fokus membenahi anak stunting kemungkinan normalnya hanya 20 persen, jadi kita lebih baik fokus pada mencegah lahirnya stunting baru, sembari berupaya mengoreksi bayi stunting. Ini diawali dari calon memonitor calon pengantin dan pengantin baru agar tidak melahirkan anak stunting,” kata Tavip.

Tavip juga berpesan agar stakeholder mengambil peran dalam penurunan angka stunting.

“Lihat apa yang menjadi tugas provinsi, kabupaten/kota, pusat dan stakeholder lainnya agar intervensi yang kita lakukan berjalan maksimal,” katanya.

(cr14/tribun-medan.com)