Dilarang saat Mau Demo di Depan Kodam I BB terkait Konflik Lahan di Batubara, Pendemo Terlantar

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Sekitar puluhan petani dari kelompok tani Betahamu berbondong-bondong mendatangi Kodam I Bukit Barisan, di Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (19/6/2024).

Mereka hendak berunjukrasa terkait konflik agraria lahan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Sayangnya, ketika hendak aksi membawa spanduk di depan Kodam I Bukit Barisan mereka dilarang.

Padahal massa sudah siap-siap membawa pengeras suara, spanduk dan alat demo lainnya.

Salah satu warga, Megawati Napitupulu (55) menyebut, seseorang diduga personel TNI datang melarang mereka.

Katanya hanya perwakilan saja yang boleh diterima masuk ke Kodam.

Alhasil, para pendemo lainnya terlantar di halaman masjid Al-Badar, seberang Kodam I Bukit Barisan.

Mereka nampak tidur beralaskan tikar seadanya di bawah pohon ketapang.

Bahkan mereka sempat membeli es krim keliling.

Megawati pun merasa kecewa karena sudah berangkat dari Kabupaten Asahan dan Batubara sekitar subuh tadi dan tiba ke Kodam I BB sekira pukul 09:00 WIB.

"Nyampai di sini jam 9 tadi. Nunggu di sini gak bisa masuk, janji-janji melulu. Kodam yang gak ngasih masuk,"kata Megawati saat diwawancarai, Rabu (19/6/2024).

Megawati menjelaskan karena mereka dilarang berorasi dan membentangkan spanduk di depan Kodam I BB, sebanyak lima orang perwakilan disuruh masuk ke dalam sekira pukul 10:00 WIB tadi.

Namun hingga saat ini pukul 13:40 WIB, lima perwakilan belum juga keluar.

"5 orang saja perwakilan yang masuk. Jadi di sini sedang menunggu jawaban."

Anggota kelompok tani lainnya, M Sita Situmorang menjelaskan, kedatangan mereka ke Kodam I Bukit Barisan mempertanyakan konflik agraria lahan yang mereka alami di Kabupaten Batubara.

Pada Desember tahun 2021 lalu, kelompok tani mereka menyewa lahan seluas 89,36 hektare kepada Pusat Koperasi Kartika A Kodam I Bukit Barisan sebesar Rp 331 juta.

Namun usai membayar, lahan tersebut malah tidak bisa mereka manfaatkan untuk bertani.

Malahan, lahan yang sudah mereka sewa dikuasai orang lain.

Karena merasa dirugikan, mereka sudah mempertanyakan ke Pusat Koperasi Kartika A Kodam I Bukit Barisan sejak tahun 2021 hingga kini tahun 2024, namun tak ada ketegasan dan kejelasan.

"Sekian lama kami ditipu-tipu dari si penggarap tanah yaitu Wasinton Sibuea dan kami hanya menunggu kepastian dari panglima makanya kami berorasi datang ke sini,"kata Sita.

"Lahan yang dimaksud itu adalah HGU dari Puskopkar ataupun Kodam. Kami dari kopetasi Betahamu menyewa lahan dari Puskopkar dari tanggal 20/12/2021, kami sudah bayar Rp331 juta,"sambungnya.

Sampai saat ini para kelompok tani tidak bisa mengelola lahan yang sudah mereka sewa ke Puskopkar A Kodam I Bukit Barisan.

Sementara Puskopkar A dianggap tidak berani berbuat apapun.

"Tidak ada (selama ini) tindakan dari Puskopkar. Kalau kami mau bertindak ke dalam lahan, kami harus melalui jalur hukum. Sementara si penggarap tanah dengan si Wasinton mereka yang menguasai selama ini.

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan