Effendi Simbolon Sebut Separuh Menteri Jokowi Parah, Usul ke Depan Lakukan Fit and Proper Test

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon sebut separuh menteri Joko Widodo (Jokowi) parah semua.

Oleh karena itu, Effendi Simbolon pun mengusulkan agar ada uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dalam menentukan menteri yang duduk di kabinet pada pemerintahan mendatang.

Effendi Simbolon berpandangan, fit and proper test dibutuhkan supaya presiden tidak asal menunjuk menteri hanya berdasarkan kesukaan saja, tapi harus punya kompetensi.

"Kita berharap memilih kebinet ini juga kalau perlu fit and proper test semua lah lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa (lantas dipilih sebagai menteri). Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua, ya," kata Effendi Simbolon, Kamis (4/7/2024), dikutip dari Kompas.com.

Politikus PDIP ini berpesan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam memilih menteri-menterinya kelak.

Contohkan Kasus Peretasan PDNS

Effendi Simbolon mencontohkan, kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara merupakan akibat dari koordinasi kepemimpinan yang lemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Oleh sebab itu, Effendi menegaskan bahwa kursi menkominfo harus diisi oleh orang yang profesional, bukan orang yang beruntung karena bagi-bagi jabatan.

"Ya kita harus fit and proper kan. Paling tidak kan dia (calon menteri) mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu kayak, kabinet tapi kayak warung semua," kata dia.

Diketahui, terdapat desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peretasan PDN yang menyebabkan sejumlah layanan publik sempat terganggu.

Merespons desakan tersebut, Presiden Jokowi mengaku sudah mengevaluasi semua hal terkait peretasan PDN, termasuk tuntutan agar Budi mundur.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," kata Jokowi di Karawang, Rabu (3/7/2024).

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Karena itu kita saya kira kalau urusan ganti mengganti itu urusan hak prerogatif presiden lah," kata Ma'ruf Amin.

Wapres hanya meyakinkan bahwa pemerintah fokus kepada upaya pemulihan data PDN Sementara yang dienkripsi peretas.