Wali Kota Bobby Nasution Tegaskan Tidak akan Ubah Sistem Parkir Berlangganan Jadi Konvensional

"Yang kita tuntut yaitu segera kita cabut Perwal. Perwal yang dimaksud yaitu, Perwal nomor 6 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan Parkir berlangganan," terangnya.

Domu juga meminta kepada Wali Kota untuk patuh terhadap Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

"Kita minta sistem parkir kembali konvensional. Kami tidak permasalahan sistem e-parking. Yang kami permasalahkan itu sistem parkir berlangganan," ucapnya.

Dijelaskannya, sistem parkir berlangganan ini membuat jukir dan masyarakat menjadi ribut.

"Sistem parkir berlangganan ini bersentuhan langsung dengan jukir. Sehingga, banyak terjadi ribut antara jukir dan masyarakat," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis hadir menemui para massa.

Pada kesempatan itu, Iswar meminta, satu perwakilan jukir bisa menemuinya di kantornya untuk berdiskusi.

Iswar menjelaskan seluruh aspirasi para jukir akan diterima dan ditelaah kembali.

"Pertama atas aksi ini kami sampaikan terimakasih. Karena mereka (para jukir) sudah melakukan aksi dengan tertib," jelasnya.

Dikatakan Iswar, terkait tuntutan para jukir untuk mengembalikan sistem parkir berlangganan, akan diterima dengan baik.

"Semua orang berhak untuk menyampaikan keinginan dan aspirasinya. Tetapi, keinginan ini tidak semua bisa terwujud saat itu juga," ucapnya.

Iswar juga merespon terkait tuntutan Perwal Nomor 26 tahun 2024 tentang parkir berlangganan.

"Perwal nomor 26 tahun 2024 ini merupakan perwal yang sangat berpihak sama semua elemen terutama pada masyarakat dan jukir," ucapnya.

Untuk masyarakat, mereka akan mendapat keuntungan berkurangnya beban biaya parkirnya.

"Pertama berpihak sama masyarakat. Karena masyarakat juga dibebani dengan biaya parkir yang murah. Karena, kalau tidak parkir berlangganan, dia bisa dalam satu kali parkir bayar Rp 5.000," ucapnya.