Karo Terkini

Petani dan Pengusaha Wortel di Karo Tolak Kebijakan Pemerintah Impor Wortel

Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beberapa bahan pokok, tentunya sangat memberikan dampak besar bagi pertanian di Indonesia.

Penulis: Muhammad Nasrul | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/MUHAMMAD NASRUL
Perwakilan petani dan pengusaha wortel di Karo Efnus Safryiel Sinuhaji, saat ditemui usai menyampaikan keluhan terkait impor wortel di Rumah Dinas Bupati Karo, di Jalan Veteran, belum lama ini. (TRIBUN MEDAN/MUHAMMAD NASRUL) 

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beberapa bahan pokok, tentunya sangat memberikan dampak besar bagi pertanian di Indonesia.

Seperti yang baru-baru ini dikabarkan pemerintah memutuskan untuk memasukkan wortel china dan vietnam, dengan alasan memenuhi kebutuhan salah satu sayuran ini.

Dengan adanya kebijakan tersebut, langsung mendapatkan penolakan dari para petani dan pengusaha yang selama ini menggeluti pertanian di bidang sayur wortel di Kabupaten Karo. Seperti diketahui, selain buah-buahan Kabupaten Karo juga merupakan salah satu penghasil sayuran terbaik di Indonesia khusunya di Kabupaten Karo dimana hasil pertaniannya sudah dikenal luas.

Sehingga, kebijakan impor ini tentunya sangat merugikan bagi petani dan pengusaha yang selama ini mengirimkan wortel terbaiknya ke berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya Sumatera Utara, wortel dengan ciri khas buah yang besar dan manis ini juga sudah dirasakan oleh konsumen dan pasar hingga ke wilayah Pulau Jawa.

Salah satu petani dan pengusaha wortel di Karo Efnus Safryiel Sinuhaji, mengungkapkan mereka tentunya sangat menentang kebijakan pemerintah untuk mengimpor wortel. Dirinya menjelaskan, dengan adanya kebijakan ini ke depan baik jangka pendek maupun jangka panjang akan merugikan bagi para petani dan pengusaha wortel di Kabupaten Karo.

"Belakangan ini kami dengar pemerintah melakukan kebijakan impor wortel dari China, dengan adanya kebijakan ini tentunya kami dari petani dan pedagang wortel di Kabupaten Karo sangat menolak adanya kebijakan tersebut," ujar Efnus, Minggu (4/8/2024).

Diungkapkan Efnus, penolakan ini bukan tanpa sebab. Dimana, adanya kebijakan impor wortel yang dilakukan oleh pemerintah di saat para petani sedang di titik terlemah. Pasalnya, beberapa waktu terakhir petani wortel di Kabupaten Karo sedang mengalami masa lemah karena beberapa hal.

"Kemarin kita baru kena bibit yang tidak bagus, dimana hasilnya tidak maksimal karena buahnya kecil-kecil. Sekarang inipun harga lagi jatuh di pasar, jadi tambah lagi adanya impor ini tentunya sangat merugikan kami para petani," ucapnya.

Dikatakannya, dengan adanya kebijakan impor wortel ini tentunya akan menambah beban bagi para petani dimana nantinya harga wortel dari Kabupaten Karo akan kalah saing terutama di pasar di kawasan Pulau Jawa dan sekitarnya. Dirinya menjelaskan, terlebih saat ini para petani sudah melakukan stok barang untuk suplai ke luar pulau, tentunya dengan harga yang nantinya akan semakin turun akan berdampak pada kerugian bagi para petani dan pengusaha.

"Sekarang itu harganya kalau kita ambil ke ladang paling di angka Rp 1000 sampai Rp 1500. Kalau sebelumnya kalau stabil itu di angka Rp 4000 sampai Rp 5000," ungkapnya.

Dengan harga saat ini, dirinya menjelaskan para petani dan pengusaha hanya bisa mendapatkan pasar di harga modal atau bahkan merugi. Dimana, dengan adanya harga yang sangat bersaing dari impor wortel membuat petani dan pengusaha semakin sulit untuk memasarkan hasil tani dari Kabupaten Karo ke pasar yang sudah menjadi langganan.

"Ada beberapa penampung kita di Pulau Jawa sebagian sudah ada yang stop ambil barang dari kita," katanya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan atas keluhan ini pihaknya belum lama ini telah mendatangi langsung Bupati Karo Cory br Sebayang untuk mempertanyakan kejelasan mengenai impor tersebut. Pertemuan itu, para petani dan pengusaha wortel meminta kepada Bupati agar menyuarakan keluhan para petani ke pemerintah pusat.

Ketika ditanya hasil pertemuan tersebut, Efnus menjelaskan Bupati berjanji dalam waktu dekat ini akan mengajak perwakilan para petani dan pengusaha ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dimana, nantinya perwakilan para petani bisa langsung menyuarakan keluhannya ke Kementerian terkait agar mendapatkan solusi yang terbaik.

(mns/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram,  Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved