DILAPORKAN ke KPK Soal Suap Jet Pribadi, PSI Akui Kaesang Sudah di Indonesia dan Pimpin Rapat

Mengingat Kaesang adalah anak bungsu dari Presiden Jokowi, sang kakak pun Gibran Rakabuming Raka merupakan eks Wali Kota Solo yang kini jadi Wakil Presiden Terpilih 2024.

Kakak iparnya, Bobby Nasution juga menjabat sebagai Wali Kota Medan yang kini tengah maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Kaesang Dilaporkan

Sebelumnya, Kaesang telah dilaporkan ke KPK terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.

Laporan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Boyamin melapor dengan mengirimkan nota kesepahaman atau MoU terkait kerjasama antara salah satu e-commerce di Indonesia dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

MoU itu, lanjut Boyamin, ditandatangani oleh kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 23 April 2021 silam.

Adapun dikirimkannya berkas MoU tersebut ke email KPK untuk membantu dalam penelusuran dugaan gratifikasi jet pribadi yang diberikan oleh salah satu e-commerce kepada Kaesang.

"Karena Kaesang adalah adik Gibran Rakabuming Raka yang mana dalam petunjuk teknis Kementerian Agama itu menyangkut anak dan istri dan berarti juga saudaranya yang mendapatkan fasilitas tiket pesawat itu juga bisa dikategorikan dugaan gratifikasi," kata Boyamin pada Rabu (28/8/2024).

Sementara itu, Ubedilah bersama kuasa hukumnya, A.H. Wakil Kamal juga melaporkan Kaesang kepada KPK pada Rabu (28/8/2024) lalu.

Adapun laporan disampaikan terkait gaya hidup mewah Kaesang bersama istrinya ke AS.

"Putra Presiden bergaya hidup mewah, menggunakan jet pribadi menuju Amerika Serikat (AS) dengan menghabiskan milyaran rupiah di tengah rakyat hidup susah dan generasi Z yang 9,89 juta nganggur," ujar Ubedilah dalam keterangannya.

Pasalnya, peristiwa ini sudah menjadi atensi publik luas.

Publik juga ingin melihat sejauh mana KPK bisa menangani kasus yan melibatkan anak Presiden Indonesia ini.

Respons KPK