Komisi X DPR RI Kawal Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pantau Pertumbuhan Mikro dan Makro

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Lalu Hadrian, saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR-RI Bidang Kerja Badan Pusat Statistik ke Kantor BPS Sumatra Utara menyampaikan akan mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lalu menegaskan, Komisi X akan memastikan setiap tahapan persiapan sensus berjalan dengan lancar, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Sensus ini kan amanat undang-undang. Karena amanat undang-undang yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun, maka tentu kami akan betul-betul mendukung, mengawasi pelaksanaannya dan tentu segelas kekurangan yang dibutuhkan oleh persiapan dari sensus ini nanti, kami akan mencari jalan keluar bersama dengan BPS," sebut Lalu, dalam kunjungannya di Medan, Kamis (30/1/2025).

Komisi X dan BPS dikatakannya, akan terus berkoordinasi agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini berjalan lancar.

“Karena Sensus Ekonomi ini penting untuk bisa mengetahui ukuran pertumbuhan ekonomi kita baik secara mikro maupun makro,” ungkapnya.

Disamping itu juga perlu adanya pemetaan dan perkembangan terhadap industri dan UMKM di Indonesia.

“Sehingga ke depan, dengan tantangan yang ada, kita bisa mengambil kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran," jelasnya.

Anggota Komisi X DPR-RI, Sofyan Tan, mengatakan BPS perlu memikirkan langkah strategis agar proses Sensus Ekonomi dapat berjalan secara baik dan menghasilkan data yang akurat.

Sofyan Tan mengaku data yang diterima BPS dari masyarakat khususnya pelaku usaha, selama ini kurang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut karena banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam memberikan data saat disurvei, khususnya terkait data pendapatan mereka.

"Saya sebelum menjadi anggota DPR-RI kerap diminta BPS untuk mengimbau para pengusaha agar mau disensus. Tapi ada kekhawatiran di mereka kalau Sensus Ekonomi ini terkait pada perpajakan, yang akhirnya membuat mereka memberikan data secara tidak jujur. Ini perlu disiasati," kata Sofyan.

Kepala BPS Sumatra Utara, Asim Saputra, menyebut saat ini mereka sedang menggalang dukungan dari stakeholder terutama para pengusaha, dengan terus membangun komunikasi aktif diantaranya melalui diskusi kelompok Terarah (FGD) baik dengan pelaku usaha, perusahaan maupun komunikasi melalui asosiasi perusahaan.

"Salah satu yang kami bangun adalah membangun bridging and jugdement dengan pelaku usaha. Terutama para pengusaha baik skala lokal maupun skala nasional,” sebut Asim.

Asim menegaskan juga akan melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan pelaku usaha. Sebab Asim mengatakan bagaimana pun data Sensus Ekonomi ini akan bermanfaatkan bagi mereka.

“Terutama dalam pengembangan usaha mereka di masa depan. Yang dikeluhkan mereka itu selama ini kan kalau data itu tidak akurat. Makanya dukungan dari pelaku usaha ini yang justru untuk mendorong akurasi data tersebut," tambahnya.