WAMEN ESDM Soroti Gubernur Aceh Tolak Sistem QR Code BBM di Pertamina: Nanti Distribusinya Bagaimana

TRIBUN-MEDAN.com - Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang ingin menghapuskan sistem  barcode atau QR Code di Pertamina se-Aceh menimbulkan sorotan dari Kementerian ESDM. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengaku bingung dengan pernyataan Mualem, nama panggilan Muzakir Manaf. 

"Itu nanti distribusinya bagaimana?" kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

Saat ini, ketentuan pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi.

Namun, Yuliot belum menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan revisi tersebut.

"Ini lagi disiapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan akan menghapus sistem QR Code untuk pembelian BBM di Aceh selama masa kepemimpinannya. 

"Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," ucapnya dalam sambutan usai pelantikan, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh lagi dirumitkan dengan sistem tersebut saat mengisi BBM.

Ia mengklaim, penggunaan QR Code selama ini menimbulkan kemarahan di sebagian masyarakat, bahkan ada yang ingin membakar SPBU.

"Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh," katanya.

Terpisah, Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh.

"Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat," kata Susanto dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Ia menjelaskan, pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite dengan sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM bersubsidi.