Sumut Terkini
Kades Helvetia yang Sempat Viral Jadi Bulan-Bulanan saat RDP, Tak Mau Salami Dewan di Akhir
RDP dilakukan karena sempat terjadi masalah dan viral di media sosial (medsos) karena Pemerintah Desa (Pemdes)
Penulis: Indra Gunawan | Editor: Ayu Prasandi
Saat dikonfirmasi Kamis (6/3/2025) pagi, Guntur belum bersedia untuk berkomentar banyak.
"Nanti saya jelaskan ya, nanti saya telepon balik," kata Guntur dari sambungan telepon.
Dari informasi yang dihimpun pihak swasta yang merencanakan untuk membantu warga Desa Helvetia ini adalah pihak USAID yang bermitra dengan Coca-Cola Foundation.
Adapun yang akan melakukan pengerjaan di lapangan adalah pihak PT Arta Jaya.
Disebut-sebut selama ini pihak PT Arta Jaya tidak pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa sehingga membuat pihak desa tersinggung dan kecewa.
Camat Sunggal, Danang Purnama Yuda yang dikonfirmasi menganggap permasalahan ini hanya masalah miskomunikasi.
Pada dasarnya mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Pemerintah Desa mendukung adanya bantuan dari masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Karena kejadian ini diakui kalau saat ini pihak PT Arta Jaya telah menyurati pihaknya meminta pernyataan apakah mendukung program untuk masyarakat ini atau tidak.
"Intinya sebenarnya Pemerintah Desa, Kecamatan itu nggak akan menghambat tapi mendukung. Miskomunikasi saja ini," ucap Danang.
Danang mengakui dari keterangan Kades ia merasa selama ini koordinasi dengan desa kurang. Meski sudah ada sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan di hotel namun Kades merasa harus ada juga sosialisasi dan kordinasi dengan Pemerintah Desa.
Yang ada pihak perusahaan yang ingin melakukan pengerjaan di lapangan hanya berkoordinasi dengan kelompok masyarakat yang mau menerima bantuan.
"Meski sudah ada komunikasi dengan Kabupaten dan Kecamatan maunya Kades ini minta digandenglah mereka. Menurut versi Kades gitu mereka nggak ada koordinasi. Yang dapat sumbangan 300 tapi ternyata masyarakat yang minat berlebih sampai 600," kata Danang.
Karena banyak yang minat, lanjut Danang, Kades menyampaikan mau ada dilakukan pengutipan uang atau ada yang akan dikenakan biaya untuk pemasangan jaringan air ini sebagai tambahan dana.
Dianggap kalau Kades mengenai hal ini juga wajib harus tahu karena sebelumnya tidak ada musyawarah lebih dahulu.
Disebut Kades hanya menyesalkan mengapa tidak ada komunikasi dengan pihak desa lebih dahulu.
(dra/tribun-medan.com).
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Daftar 3 Nama yang Lulus Hasil Akhir Seleksi Inspektorat Medan |
![]() |
---|
42 Demonstran yang Sempat Diamankan saat Demo di DPRD Sumut Dipulangkan, 2 Masih Ditahan |
![]() |
---|
Pedagang Jual Beras di Atas HET, Gerak Cepat Pemrovsu dan Pemko Binjai Gelar Pangan Murah |
![]() |
---|
Mantan Residivis Siksa Pacar Hingga Tewas, Tega Masukan Botol ke Alat Vital |
![]() |
---|
Oknum Kadispar Taput Dilaporkan ke Polda Sumut, Begini Tanggapan Sekdakab Taput |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.